𝐊𝐈 𝐁𝐀𝐆𝐎𝐄𝐒 𝐇𝐀𝐃𝐈𝐊𝐎𝐄𝐒𝐎𝐄𝐌𝐎, 𝐏𝐄𝐉𝐔𝐀𝐍𝐆 𝐒𝐘𝐀𝐑𝐈𝐀𝐇 𝐘𝐀𝐍𝐆 𝐃𝐈𝐊𝐇𝐈𝐀𝐍𝐀𝐓𝐈 𝐒𝐎𝐄𝐊𝐀𝐑𝐍𝐎

By: Joko Prasetyo

Bandung penanews.net Jawa Barat-  Penduduk Indonesia yang mayoritas Muslim di masa penjajahan Kekaisaran Shintou Jepang (1942-1945) dipaksa untuk 𝑆𝑎𝑖-𝐾𝑒𝑖 𝑟𝑒𝑖 yakni membungkuk (mirip rukuk) ke arah Tokyo sambil memusatkan hati kepada Hirohito (1901-1989).

.
Hirohito adalah Kaisar Jepang yang dianggap sebagai keturunan Dewata yang katanya turun dari khayangan untuk kemakmuran manusia dalam lingkungan Asia Raya dan diberi gelar Tenno Heika (Yang Mahamulia Kaisar).
.
Dokrin tersebut ditanamkan pula pada seluruh sekolah yang ada di Indonesia. Sehingga setiap jam tujuh pagi semua murid wajib melakukan 𝑆𝑎𝑖-𝐾𝑒𝑖 𝑟𝑒𝑖. Tentu hal itu membuat berang setiap Muslim yang imannya tertancap kokoh dalam jiwa.
.
Maka bangkitlah para ulama penentang arus kemusyrikan itu termasuk Ki Bagoes Hadikoesoemo, Ketua Umum PP Muhammadiyah saat itu. Ia berani menentang perintah pimpinan tentara Dai Nippon yang terkenal ganas dan kejam untuk memerintahkan umat Islam dan warga Muhammadiyah melakukan upacara kebaktian tiap pagi sebagai penghormatan kepada Dewa Matahari.
.
“𝑆𝑎𝑖-𝐾𝑒𝑖 𝑟𝑒𝑖 terlarang bagi umat Islam karena bertentangan dengan tauhid!” tegasnya.
.
.
𝐏𝐞𝐦𝐢𝐦𝐩𝐢𝐧 𝐔𝐦𝐚𝐭
.
Ki Bagoes dilahirkan di Kampung Kauman, Yogyakarta, dengan nama Raden Hidayat pada 11 Rabi’ul Akhir 1038 Hijriah. Ia putra ketiga dari lima bersaudara Raden Kaji Lurah Hasyim, seorang abdi dalem putihan (pejabat) agama Islam di Kraton Yogyakarta. Seperti umumnya keluarga santri, Ki Bagoes mulai memperoleh pendidikan agama dari orang tuanya dan beberapa kiai di Kauman.
.
Sekolahnya tidak lebih dari sekolah rakyat (sekarang SD) ditambah mengaji dan besar di pesantren tradisional Wonokromo, Tetapi berkat kerajinan dan ketekunan mempelajari kitab-kitab fikih dan tasawuf akhirnya ia menjadi orang alim, mubaligh dan pemimpin umat.
.
Secara formal, disamping kegiatan tabligh, Ki Bagoes pernah menjadi Ketua Majelis Tabligh (1922), Ketua Majelis Tarjih, anggota Komisi MPM Hoofdbestuur Muhammadijah (1926), dan Ketua Umum PP Muhammadiyah (1942-1953). Pokok-pokok pikiran Ahmad Dahlan berhasil ia rumuskan sedemikian rupa sehingga dapat menjiwai dan mengarahkan gerak langkah serta perjuangan Muhammadiyah.
.
Ki Bagoes adalah termasuk seorang tokoh yang memiliki kecenderungan kuat untuk mencontoh Nabi Muhammad SAW yakni menginstitusionalisasikan Islam. Bagi Ki Bagoes pelembagaan Islam menjadi sangat penting untuk alasan-alasan ideologi, politis, dan juga intelektual.
.
Ki Bagoes juga sangat produktif untuk menuliskan buah pikirannya. Salah satu bukunya yang ia tulis adalah 𝐼𝑠𝑙𝑎𝑚 𝑠𝑒𝑏𝑎𝑔𝑎𝑖 𝐷𝑎𝑠𝑎𝑟 𝑁𝑒𝑔𝑎𝑟𝑎 𝑑𝑎𝑛 𝐴𝑐ℎ𝑙𝑎𝑞 𝑃𝑒𝑚𝑖𝑚𝑝𝑖𝑛.
.
Maka dalam rangka menengakkan hukum Islam di Indonesia, di masa penjajahan Keradjaan Protestan Belanda, ia dan beberapa ulama lainnya terlibat dalam sebuah kepanitiaan yang bertugas memperbaiki peradilan agama (𝑝𝑟𝑖𝑒𝑠𝑡𝑒𝑟𝑟𝑎𝑑𝑒𝑛 𝑐𝑜𝑚𝑚𝑖𝑠𝑠𝑒). Hasil penting sidang-sidang komisi ini ialah kesepakatan untuk memberlakukan hukum Islam.
.
Akan tetapi Ki Bagoes dikecewakan oleh sikap politik pemerintah kolonial yang didukung oleh para ahli hukum adat yang membatalkan seluruh keputusan penting tentang diberlakukannya hukum Islam untuk kemudian diganti dengan hukum adat melalui penetapan ordonansi 1931.
.
Kekecewaannya ia ungkap kembali saat menyampaikan pidato di depan sidang Badan Persiapan Usaha Penyelidik Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) yang kemudian berubah menjadi Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) itu.
.
Namun ia tidak patah arang. Meskipun BPUPKI dibuat oleh penjajah Jepang, Ki Bagoes berusaha merealisasikan cita-citanya melalui badan itu. Terjadilah perdebatan sengit antara pejuang syariah dengan kelompok nasionalis sekuler dan Kristen.
.
Pada 22 Juni 1945, panitia sembilan yang dibentuk BPUPKI menandatangani rancangan Pembukaan Undang-Undang Dasar negara RI yang belakangan disebut sebagai Piagam Jakarta. Meski telah disahkan namun tetap menimbulkan kontroversi. Pihak Islam belum puas. Begitu juga, pihak Kristen diwakili Latuharhary sempat menyoal rumusan tersebut.
.
Meski demikian, perdebatan alot terus terjadi antara pejuang syariah dan kelompok lainnya terutama terkait dengan dasar negara dan formalisasi penerapan syariah Islam. Ki Bagoes tentu saja di kubu Islam yang menginginkan negara berdasarkan Islam dan memberikan kebebasan kepada penganut agama lain untuk menjalankan agamanya.
.
Sedangkan Soekarno, tokoh dari kubu sekuler, berusaha menengahi dengan gaya kompromistis (baca: mencampurkan yang haq dan bathil). Dalam rapat BPUPK 11 Juli 1945, Soekarno menyatakan,
.
”Saya ulangi lagi bahwa ini satu kompromis untuk menyudahi kesulitan antara kita bersama. Kompromis itu pun terdapat sesudah keringat kita menetes. Tuan-tuan, saya kira sudah ternyata bahwa kalimat dengan didasarkan kepada 𝐾𝑒𝑡𝑢ℎ𝑎𝑛𝑎𝑛 𝑑𝑒𝑛𝑔𝑎𝑛 𝑘𝑒𝑤𝑎𝑗𝑖𝑏𝑎𝑛 𝑚𝑒𝑛𝑗𝑎𝑙𝑎𝑛𝑘𝑎𝑛 𝑠𝑦𝑎𝑟𝑖𝑎𝑡 𝐼𝑠𝑙𝑎𝑚 𝑏𝑎𝑔𝑖 𝑝𝑒𝑚𝑒𝑙𝑢𝑘-𝑝𝑒𝑚𝑒𝑙𝑢𝑘𝑛𝑦𝑎 sudah diterima Panitia ini.”
.
Pada rapat 14 Juli 1945, Ki Bagoes mengusulkan agar frasa 𝑏𝑎𝑔𝑖 𝑝𝑒𝑚𝑒𝑙𝑢𝑘-𝑝𝑒𝑚𝑒𝑙𝑢𝑘𝑛𝑦𝑎 𝑑𝑖𝑐𝑜𝑟𝑒𝑡. Jadi bunyinya hanya Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariah Islam.
.
Karena Ki Bagoes menyadari Islam bukan saja mengajarkan ibadah mahdhah yang hanya mengatur ritual kaum Muslim saja tetapi merupakan ajaran yang sempurna yang mengatur negara dan masyarakat seperti yang telah dicontohkan Rasulullah SAW.
.
Nabi Muhammad SAW memimpin negara Madinah dengan syariah Islam padahal penduduknya plural, di samping bermacam suku dari berbagai bangsa tetapi juga bermacam agama seperti Islam, Yahudi, Kristen dan penyembah berhala.
.
Pendapatnya pun ditolak kelompok nasionalis sekuler. Soekarno lagi-lagi meminta kepada seluruh anggota BPUPK: “Sudahlah hasil kompromis di antara dua pihak, sehingga dengan adanya kompromis itu, perselisihan di antara kedua pihak hilang. Tiap kompromis berdasar kepada memberi dan mengambil, 𝑔𝑒𝑣𝑒𝑛 dan 𝑛𝑒𝑚𝑒𝑛.”
.
Namun sehari setelah Proklamasi Kemerdekaan, tepatnya pada 18 Agustus 1945, dihapuslah kalimat 𝑑𝑒𝑛𝑔𝑎𝑛 𝑘𝑒𝑤𝑎𝑗𝑖𝑏𝑎𝑛 𝑚𝑒𝑛𝑗𝑎𝑙𝑎𝑛𝑘𝑎𝑛 𝑠𝑦𝑎𝑟𝑖𝑎𝑡 𝐼𝑠𝑙𝑎𝑚 𝑏𝑎𝑔𝑖 𝑝𝑒𝑚𝑒𝑙𝑢𝑘-𝑝𝑒𝑚𝑒𝑙𝑢𝑘𝑛𝑦𝑎 (tujuh kata) itu alih-alih hanya menghapus tiga kata terakhirnya saja seperti yang diusulkan Ki Bagoes.
.
Tujuh kata tersebut dihapus dengan dalih golongan Protestan dan Katolik lebih suka berdiri di luar Republik bila tujuh kata tersebut masih tercantum dalam UUD 1945. Maka Kasman Singodimejo, anggota panitia sembilan, pun melobi kelompok Islam termasuk Ki Bagoes agar setuju tujuh kata tersebut diganti dengan 𝑌𝑎𝑛𝑔 𝑀𝑎ℎ𝑎 𝐸𝑠𝑎.
.
Almarhum Hussein Umar (terakhir sebagai Ketua Umum Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia) menyatakan masih terngiang ucapan Kasman dalam sebuah perbincangan. Kasman merasa turut bersalah karena dengan bahasa Jawa yang halus Kasman menyampaikan kepada Ki Bagoes untuk sementara menerima usulan dihapusnya 7 kata itu.
.
Kasman terpengaruh oleh janji Soekarno dalam ucapannya. “Ini adalah UUD sementara, UUD darurat, Undang-undang Kilat. Nanti 6 bulan lagi MPR terbentuk. Apa yang tuan-tuan dari golongan Islam inginkan silahkan perjuangkan disitu,” ujar Kasman menirukan bujukan Soekarno.
.
Kasman berpikir, yang penting merdeka dulu. Lalu meminta Ki Bagoes bersabar menanti enam bulan lagi. Bung Hatta juga menjelaskan bahwa 𝑌𝑎𝑛𝑔 𝑀𝑎ℎ𝑎 𝐸𝑠𝑎 itu adalah tauhid. Maka tentramlah hati Ki Bagoes. Karena dalam pandangan Ki Bagoes hanya Islamlah agama tauhid.
.
Namun enam bulan kemudian Soekarno tidak menepati janji. Majelis Permusyawaratan Rakyat tidak pernah terbentuk. Pemilu yang pertama baru dilaksanakan 10 tahun sesudah proklamasi (1955). Konstituante sebagai lembaga konstitusi baru bekerja pada 1957-1959 (hingga Dekrit 5 Juli 1959). Sementara Ki Bagoes yang diminta oleh Kasman Singodimejo meninggal dalam penantian.[]
.
Joko Prasetyo | referensi dari berbagai sumber
.
Dimuat pada rubrik Sosok tabloid Media Umat edisi 40 (pertengahan Juli 2010).