Jayapura/Papua, penanews.net – Sebuah tamparan keras menghantam wajah pelayanan kesehatan publik di Tanah Papua. Gubernur Provinsi Papua, Komjen Pol (Purn) Mathius D. Fakhiri, S.I.K., M.H., didesak segera mengambil tindakan radikal dan melakukan Inspeksi Mendadak (Sidak) total di rumah sakit plat merah tertinggi, RSUD Dok II Jayapura.
Skandal ini mencuat setelah seorang Dokter Penanggung Jawab Pasien (DPJP) berinisial Dokter JL dilaporkan secara brutal mengabaikan sumpah profesinya. Ia diduga kuat lebih memilih asyik bermain telepon genggam (handphone) dan bersikap kasar ketimbang memeriksa pasien yang datang jauh-jauh menyeberangi lautan dari Kabupaten Biak Numfor.
Kekecewaan mendalam diungkapkan oleh keluarga pasien berinisial Z. Pasien Z yang kondisinya belum sembuh total secara sepihak diarahkan oleh rumah sakit untuk pulang. Mirisnya, Dokter JL selaku DPJP dinilai asal-asalan dan hampir tidak pernah melakukan kunjungan (visite) rutin selama berminggu-minggu bahkan berbulan-bulan.
“Saya belum sembuh, belum diperiksa dokter, kenapa disuruh pulang?” ujar pasien Z dengan nada bingung dan kecewa pada Selasa (6/10/2026), di rumahnya.
Pengalaman buruk dan menyakitkan ini disaksikan langsung oleh anak kandung pasien, Pith, saat mengantar sang ayahanda untuk melakukan kontrol medis:
• Abai Pelayanan: Saat masuk ke ruangan, Dokter JL justru asyik bermain ponsel.
• Mengabaikan Pasien: Keluhan pasien terkesan tidak didengar dan pemeriksaan dilakukan asal-asalan.
• Sikap Kasar: Oknum dokter dinilai tidak menunjukkan empati layaknya tenaga medis.
“Sebagai anak, saya merasa sangat kecewa. Waktu saya antar bapak masuk ke dalam ruangan untuk kontrol, Dokter JL malah asyik bermain handphone ketimbang melayani dan memeriksa kondisi bapak saya,” ungkap Pith terpukul.
Perwakilan keluarga lainnya, Lodik, juga sangat menyesalkan keputusan sepihak tersebut. Ia menegaskan bahwa pasien rujukan antar pulau seharusnya dipastikan benar-benar pulih sebelum diizinkan keluar dari rumah sakit.
“Kami sangat kecewa karena pasien ini merupakan rujukan dari RSUD Biak. Kami datang jauh-jauh antar pulau demi mendapatkan pengobatan yang layak, tetapi belum sembuh sudah disuruh pulang. Kenapa Dokter JL malah menyuruh pasien pulang sementara kondisi pasien masih sakit? Apakah ini tujuan dia menjadi seorang dokter?” tegas Lodik.
Dampak Psikologis Berat: Akibat rekomendasi yang dinilai tidak bertanggung jawab ini, pasien Z kini mengalami frustasi berat, enggan makan, dan tidak mau dikunjungi kerabat. Pasien kini sudah berada kembali di Kabupaten Biak Numfor dalam kondisi yang kian memburuk.
Kondisi yang menimpa pasien Z seolah mengonfirmasi jeritan lama yang tertahan di hilir wilayah adat: Papua darurat pelayanan medis! Isu ini bukan lagi sekadar perkara teknis rumah sakit, melainkan cerminan krisis kemanusiaan yang berlarut-larut di sektor kesehatan paling timur Indonesia.
Bobroknya oknum pelayanan di fasilitas rujukan utama ini memicu bola salju opini publik yang liar dan tajam terhadap komitmen pemerintah. Muncul pertanyaan bernada gugatan di tengah masyarakat: Apakah negara sengaja mengabaikan nyawa pasien di Papua? Sentimen ketidakpercayaan ini kian menguat ketika masyarakat yang membutuhkan jaminan keselamatan dari negara justru dihadapkan pada dinginnya pengabaian di atas kasur perawatan.
Namun, publik juga diingatkan untuk melihat persoalan ini secara objektif. Kelalaian ini adalah dosa personal dari oknum yang tidak bertanggung jawab. Jangan sampai ulah satu oknum dokter yang berbuat sesuka hati dan mengabaikan etika ini justru mencoreng nama baik ribuan dokter profesional lainnya, serta merusak citra negara yang selama ini terus berupaya membangun infrastruktur dan layanan kesehatan di Tanah Papua. Ketegasan penegakan hukum adalah kunci agar nama baik profesi mulia ini tetap terjaga.
Merespons kabar ini, gelombang protes kini meluas dan memicu kemarahan kolektif di tengah masyarakat adat. Perwakilan tokoh masyarakat Papua secara blak-blakan melayangkan tuntutan berlapis demi membersihkan borok di tubuh institusi kesehatan tersebut.
“Kami atas nama masyarakat Papua menuntut Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat untuk tidak tinggal diam! Segera turunkan tim independen untuk melakukan audit investigasi menyeluruh terhadap manajemen RSUD Dok II Jayapura. Jangan biarkan rumah sakit yang dibiayai uang rakyat berubah menjadi tempat penelantaran massal bagi masyarakat lokal!” cetus perwakilan masyarakat dengan nada berapi-api.
Tidak hanya membidik pihak manajemen, masyarakat juga mengarahkan kecaman keras secara langsung kepada Ikatan Dokter Indonesia (IDI) agar segera membersihkan organisasi dari oknum dokter nakal.
“Kami mendesak Ikatan Dokter Indonesia (IDI) untuk segera mengambil tindakan tegas tanpa pandang bulu! Periksa Dokter JL dan berikan sanksi berat berupa pencabutan izin praktik! Dokter yang lebih menghargai layar handphone ketimbang nyawa dan keselamatan pasien tidak layak menyandang gelar terhormat tersebut di atas Tanah Papua!” tegasnya dalam kutipan pernyataan sikap.
Menyikapi dugaan kelalaian profesi yang berulang ini, pihak keluarga menuntut tindakan radikal dari manajemen rumah sakit, Dinas Kesehatan Provinsi Papua, serta Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) untuk segera menggelar investigasi mendalam.
“Kami memohon dan menuntut pihak manajemen rumah sakit, Dinas Kesehatan, dan MKDKI untuk segera melakukan pemeriksaan dan klarifikasi menyelidik atas dugaan kelalaian Dokter JL. Jika terbukti melanggar hukum maupun etika profesi, harus ditindak tegas,” tuntut pihak keluarga.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan ataupun klarifikasi resmi yang dikeluarkan oleh pihak manajemen RSUD Dok II Jayapura maupun Dokter JL terkait dugaan kelalaian tersebut.
Kasus pilu yang menimpa pasien Z ini menjadi alarm merah yang tidak boleh diabaikan oleh Gubernur Papua, Komjen Pol (Purn) Mathius D. Fakhiri, S.I.K., M.H.
Ketika ruang periksa berubah menjadi tempat pengabaian dan ponsel dianggap lebih berharga daripada nyawa manusia, maka sistem kesehatan Papua sedang berada dalam kondisi darurat moral. Publik kini menunggu mata tajam dan ketegasan Orang Nomor Satu di Papua untuk turun langsung membenahi manajemen RSUD Dok II Jayapura.
Jangan sampai ada lagi nyawa masyarakat adat dan juga seluruh masyarakat yang ada di tanah Papua yang menjadi korban berikutnya dari dinginnya tembok rumah sakit dan kelalaian oknum dokter.
