Bogor. penanews.net _ Jawa Barat. Indonesia Police Watch (IPW) mengapresiasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang telah berhasil melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) dan menetapkan Bupati Pemalang Jawa Tengah, Mukti Agung Wibowo dan lima orang lainnya sebagai tersangka kasus suap jual beli jabatan.
IPW mengatakan, penangkapan kelima orang yang turut dijadikan tersangka oleh KPK yaitu Adi Jumal Widodo (AJW) selaku pihak swasta/Komisaris PT AU, Slamet Masduki (SM) selaku penjabat Sekretaris Daerah, Sugiyanto (SG) selaku Kepala BPBD, Yanuarius Nitbani (YN) selaku Kadis Kominfo, dan Mohammad Saleh (MS) yang merupakan Kadis PU.
“Seperti diketahui, Bupati Pemalang Mukti Agung Wibowo terjaring OTT KPK pada Kamis (11/8/2022). Operasi tersebut berlangsung sejak sore hingga malam. Setidaknya 34 orang saat itu diamankan oleh KPK,” ungkap Sugeng Teguh Santoso, Ketua IPW dalam siaran pers, Minggu (14/8/2022).
Sugeng Teguh Santoso menambahkan, Ketua KPK Firli Bahuri menyatakan Mukti menerima Rp 4 miliar terkait dengan dugaan suap jual beli jabatan. Sementara penerimaan Rp 2,1 miliar dari pihak swasta akan didalami tim penyidik KPK.
Kasus dugaan adanya jual beli jabatan di Pemkab Pemalang, lanjut Sugeng Teguh Santoso, memang telah menjadi suatu pembicaraan luas warga masyarakat di daerah tersebut dan telah dilaporkan ke Indonesia Police Watch (IPW).
“Sehingga, pada Senin (18 Juli 2022) IPW mengeluarkan siaran pers mengenai ada nya kasus dugaan jual beli jabatan di Pemkab Pemalang. Termasuk perubahan PD Aneka Usaha Kabupaten Pemalang menjadi Perseroan Terbatas AUKB yang diduga hanya sebagai wadah untuk penempatan orang-orang dekat Bupati,” papar pria yang akrab disapa STS ini.
Saat itu, sambung STS, IPW mendesak KPK melakukan pemantauan dan pendampingan pada Inspektorat Provinsi Jawa Tengah yang sedang melakukan pemeriksaan terhadap pejabat atau ASN Kabupaten Pemalang terkait dugaan terjadinya suap atau gratifikasi terhadap Bupati Pemalang Mukti Agung Wibowo.
Musababnya, beberapa pejabat harus mengeluarkan uang untuk mendapatkan posisi jabatan tertentu. Bahkan, ada puluhan pejabat lain yang diharuskan menyerahkan sejumlah uang ke bupati sebelum yang bersangkutan dicokok.
“Karenanya, KPK harus mendalami apakah ini suap atau dugaan pemerasan dalam jabatan kepada calon pejabat di Pemkab Pemalang yang dilakukan oleh Bupati Mukti Agung Wibowo,” imbuhnya.
Masih menurut Sugeng Teguh Santoso, KPK juga harus mendalami kebijakan Bupati Pemalang yang mengeluarkan instruksi kepada para pegawainya untuk membeli beras dari PT AUKB. Lantaran, pengadaan berasnya diduga disuplai oleh ibu R yang merupakan orang tua dari Bupati Pemalang Mukti Agung Wibowo.
Oleh karenanya, sambung Ketua IPW, KKN ini harus dibongkar secara terang benderang oleh KPK dengan memeriksa ibu R. Selain itu perlu diperiksa kepala satuan kerja perangkat darah lainnya yang baru diangkat untuk mengetahui apakah pemberian uang tersebut adalah praktek suap atau pemerasan dalam jabatan oleh Bupati MAW.
“Bagaimana pun pemberantasan korupsi harus dilakukan secara konsisten oleh KPK dengan memburu para koruptor. Semua ini bertujuan untuk memenuhi harapan masyarakat,” pugkas Sugeng Teguh Santoso, Ketua Indonesia Police Watch.
Boim / Fahry
