Biak Numfor, Penanews.net – Sungguh ironis dan menyayat hati melihat potret keadilan di Kabupaten Biak Numfor, Provinsi Papua hari ini. Di tengah ambisi besar pemerintah daerah yang gencar mengejar mimpi setinggi langit membangun Proyek Strategis Nasional (PSN) Bandar Antariksa, realitas di negeri Para Mamberi ini justru memperlihatkan pemandangan sebaliknya: perut rakyat kecil sedang menjerit kelaparan.
Slogan “kesejahteraan” yang digaungkan dari proyek masa depan itu terasa seperti pepesan kosong bagi para sopir taksi, ojek, petani, hingga nelayan lokal. Mereka kini berada di ambang kehancuran ekonomi akibat maraknya bisnis rental kendaraan roda dua dan roda empat yang diduga kuat ilegal dan dibiarkan bebas merajalela.
Lebih parah lagi, jalanan Biak kini dipenuhi oleh kendaraan rental berpelat nomor luar Papua yang secara terang-terangan menggerogoti Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sementara rakyat kecil dikejar pajak, para pengusaha rental gelap berpelat non-PA ini justru aman melenggang.
Sikap diam dan terkesan tutup mata dari Bupati serta Wakil Bupati Biak Numfor memicu kemarahan publik, melahirkan opini tajam bahwa pemerintah daerah lebih peduli pada keuntungan investasi dan korporasi ketimbang sejengkal urusan perut rakyatnya sendiri yang memilih mereka.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, banyak kendaraan rental yang beroperasi di Biak Numfor diduga kuat tidak mengantongi izin resmi dari pemerintah daerah. Selain masalah perizinan, warga menyoroti banyaknya kendaraan roda dua maupun roda empat yang bebas beroperasi tanpa menggunakan pelat nomor Papua (PA), melainkan menggunakan pelat nomor dari luar daerah.

Keluhan berat tidak hanya datang dari penyedia jasa roda dua, tetapi juga dari para sopir taksi angkutan umum, baik jalur dalam kota maupun jalur pedesaan. Mereka yang menggantungkan hidup sepenuhnya dari jalur trayek resmi kini berada di ambang keterpurukan ekonomi.
Om W (54), seorang sopir senior yang mewakili rekan-rekan sopir taksi lintas jalur di Biak Numfor, pada kesempatan Kamis, (24/09) membeberkan kondisi pahit yang mereka hadapi setiap hari akibat menjamurnya kendaraan rental roda dua dan empat yang diduga ilegal.
“Kami para sopir mengeluh setengah mati. Banyaknya kendaraan rental ilegal ini membuat pendapatan kami turun drastis. Sekarang ini, jangankan untuk kejar uang setoran mobil, untuk beli BBM dan biaya makan minum sehari-hari saja kadang kami susah sekali,” ungkap Om W dengan raut wajah penuh beban.
Om W dan rekan-rekannya sesama sopir taksi secara tegas meminta Pemerintah Daerah (Pemda) untuk segera turun tangan. Ia menitipkan pesan emosional yang mendalam kepada kepala daerah yang mereka percayai.
“Kami minta Bapak Bupati dan Wakil Bupati jangan tutup mata terkait persoalan ini. Tolong ingat, Bapak Bupati dan Wakil Bupati itu rakyat kecil yang pilih, bukan pengusaha saja! Jadi tolong lihat kondisi kami di bawah yang sangat kesusahan hanya demi mencari sesuap nasi bagi anak dan istri di rumah,” tegas Om W menyuarakan isi hati para sopir.
Dampak domino dari sepinya taksi dan kacaunya sistem transportasi ini berimbas langsung pada sektor ekonomi mikro, terutama para petani dan nelayan lokal yang mengandalkan angkutan umum untuk membawa barang dagangan mereka ke pasar.
Mama Maria (67), seorang wanita Orang Asli Papua (OAP) paruh baya yang menjadi perwakilan petani dan nelayan, menumpahkan rasa kecewanya yang mendalam, kamis (24/09). Menurut Mama Maria, Jika pemerintah tidak bisa mengatasi persoalan rental ilegal ini, dampaknya akan sangat buruk dan fatal bagi kelangsungan hidup para petani dan nelayan lokal.
“Kami yang dari kampung mau bawa hasil kebun dan ikan sering kecewa sekali. Dari pagi tunggu taksi sampai siang baru dapat karena taksi sepi penumpang dan jarang lewat. Kalau kami harus tunggu taksi dari pagi sampai siang, sudah jelas kualitas dagangan kami akan rusak,” kata Mama Maria.
Kondisi ini, lanjut Mama Maria, sudah sering kali terjadi dan membawa kerugian besar. Terutama untuk komoditas ikan hasil pancingan yang sangat bergantung pada kecepatan distribusi agar tetap segar.
“Ikan tidak laku disebabkan karena transportasi tidak lancar hingga ikan jadi rusak. Insangnya memutih dan dagingnya sudah pasti bikin gatal kalau dikonsumsi. Daripada dijual dan merugikan pembeli, kami terpaksa harus buang ikan-ikan itu. Kami rugi waktu, rugi tenaga, dan rugi modal,” keluhnya dengan nada sedih dan penuh harap agar ada solusi cepat.
Kondisi serupa dirasakan oleh para penyedia jasa ojek konvensional. Om Yosep, perwakilan tukang ojek lokal yang menggantungkan hidupnya dari mengantar penumpang menggunakan motor roda dua milik pribadi, mengaku sangat kecewa dengan maraknya rental motor ilegal di Biak Numfor.
Menurut Om Yosep, banyak motor rental yang secara terang-terangan menggunakan pelat nomor luar Papua namun terkesan dibiarkan tanpa ada teguran maupun penanganan tegas dari aparat dan dinas terkait.
“Kami ini cari uang murni dari ojek penumpang pakai motor sendiri. Sekarang motor rental pelat luar Papua ada di mana-mana dan tidak ditindak. Ini memicu opini buruk di masyarakat. Kami yang kecil ini dikejar-kejar soal pajak, sementara bisnis rental pelat luar yang jelas-jelas merugikan PAD Biak malah dibiarkan. Pemerintah Kabupaten Biak Numfor terkesan tutup mata dengan penderitaan rakyat kecil,” tegas Om Yosep.
Kekecewaan masyarakat tidak berhenti di situ. Kebijakan Pemerintah Kabupaten Biak Numfor dinilai timpang. Masyarakat kecil menilai pemerintah daerah terlalu fokus pada Proyek Strategis Nasional (PSN), salah satunya adalah mimpi besar membangun Bandar Antariksa di Biak. Pemerintah dinilai gencar mengampanyekan mega proyek tersebut dengan slogan “demi kesejahteraan rakyat Biak Numfor”. Namun, realitas di lapangan justru berbanding terbalik.

Masyarakat mempertanyakan logika pemerintah yang mengejar proyek masa depan yang masih jauh, sementara urusan perut dan stabilitas ekonomi rakyat kecil di depan mata justru diabaikan. Pemerintah terkesan lebih mengejar keuntungan investasi ketimbang kesejahteraan nyata warganya.
“Bagaimana bisa pemerintah mengejar sesuatu yang terkesan masih sangat jauh di awang-awang, sedangkan fakta kesulitan ekonomi rakyat kecil saat ini diabaikan? Ibarat pepatah, balok di depan mata tak dapat dilihat, namun selumbar yang jauh di sana masih tetap diperjuangkan,” kritik perwakilan warga setempat.
Konflik horizontal dan keterpurukan ekonomi di Biak Numfor ini menjadi ujian moral terbesar bagi kepemimpinan daerah saat ini. Masyarakat kecil sudah tidak butuh janji manis tentang roket yang terbang ke luar angkasa jika untuk membeli beras esok hari saja mereka harus meratapi nasib di pinggir jalan.
Ketika taksi sepi karena digilas rental ilegal, dan ikan tangkapan para Mama OAP membusuk hingga terpaksa dibuang menjadi sampah karena transportasi macet, di situlah nurani pemerintah dipertanyakan. Pepatah tua mengamini situasi ini secara telak: balok di depan mata tak dapat dilihat, namun selumbar yang jauh di awan-awan diprioritaskan.
Kini, bola panas ada di tangan Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor. Rakyat kecil tidak meminta kemewahan, mereka hanya menuntut keadilan nyata berupa penertiban total dan razia terpadu terhadap rental pelat luar Papua ilegal yang telah merampas ruang hidup mereka.
Jika jeritan demi sesuap nasi anak-istri para sopir taksi dan nelayan ini tetap diabaikan, maka sejarah akan mencatat bahwa pemerintah daerah ini telah sukses mengejar teknologi antariksa, namun gagal total memanusiakan rakyatnya sendiri.





