Belajarlah pada Sejarah Peran BULOG Masa Orde Baru, Betul?

ARTIKEL

Belajarlah pada Sejarah Peran BULOG Masa Orde Baru, Betul?

gambar gudang bulog 1

Foto : Kumparan.com

Oleh : Okky Ardiansyah, Kordinator Berkarya Network

Penanews.my.id_ Selama Orde Baru, lembaga pangan Badan Urusan Logistik (BULOG) relatif berhasil dalam menstabilkan harga pangan pokok walaupun BULOG tidak berbentuk badan usaha.

Apa sebab? Politik pengelolaan pangan sangat mempengaruhi pencapaian ketahanan pangan. Contohnya pada masa krisis ekonomi 1998, bahan pokok konsumsi masyarakat, aman.

Lalu bagaimana dengan kini, dimana kita telah menghadapi resesi, dan badai itu diprediksi berbagai lembaga ekonomi dunia termasuk IMF, akan lebih kencang di tahun depan yang tinggal hitungan hari.

Baca Juga :

https://penanews.my.id/artikel/2699/utang-recehan-bilateral-dan-potensi-pelanggaran-uu/

Sejak BULOG menjadi badan usaha Milik negara berbentuk perusahaan umum pada tahun 2003, BULOG terus berupaya untuk menstabilkan harga pangan pokok, tetapi masih tidak mampu menurunkan dan menstabilkan harga pangan pokok di luar beras.

Peran BULOG diakui telah bergeser pada saat setelah terjadi krisis moneter tahun 1998. Perubahan peran dan wewenang BULOG sejalan dengan perubahan politik Pada masa Orde Baru, BULOG walaupun secara garis koordinasi di bawah Kementerian Sekretariat Negara, tetapi tugas dan tanggungjawabnya langsung kepada Presiden.

Hal tersebut mendorong program swasembada beras sempat terwujud pada masa Presiden Suharto tahun 1980-an karena perhatian langsung dari Presiden terhadap BULOG.

Setelah krisis moneter 1998 berlalu, bagaimana peran BULOG? Mengapa BULOG terkesan tidak mampu menguasai pasar sebagian besar komoditas pangan pokok saat ini?

gambar beras bulog

Foto: Kumparan.com

Lahirnya UU No.19 Tahun 2003 tentang BUMN, BULOG yang semula berperan sebagai badan penyangga pangan pokok dengan titik berat pada stabilisasi harga pangan, juga dituntut untuk mendapatkan keuntungan.

BULOG sebagai BUMN yang berbentuk perusahaan umum tidak hanya mengejar keuntungan saja, tetapi juga sebagai agent of development dalam menyediakan barang publik yang dibutuhkan masyarakat banyak, seperti beras.

Unsur agen pembangunan dan agen perubahan sebagai “intervensi” pemerintah secara langsung dalam menyeimbangkan dan menstabilkan harga pangan di pasar dalam kasus BULOG, menjadi sirna atau hilang.

Jika masyarakat pernah mengalami stabilitas harga dan tersedianya bahan pokok karena peran BULOG pada masa Orde Baru, mengapa pemerintah tidak mengembalikan peran BULOG seperti semula, yang tentu dengan penyempurnaan atau revitalisasi tugas dan fungsinya.

Penguatan peran dan fungsi BULOG tentunya akan mampu menjaga stabilitas harga pangan dan menjaga minat petani untuk tetap menanam padi dan berbagai komoditi pokok.

Baca Juga :

https://penanews.my.id/berita/2688/desih-dan-rijan-terima-kursi-roda-dari-camat-rumpin/

BULOG sekarang tidak memiliki power untuk melakukan stabilisasi harga dan meningkatkan stok beberapa komoditas pangan pokok, karena BULOG dituntut sebagai perusahaan (entitas bisnis), dan statusnya bukan sebagai lembaga penyangga pangan tetapi pelaku pasar biasa.

Kini, upaya pemerintah dalam menangani permasalahan ketahanan pangan nasional seolah jauh api dari panggang. Silahkan berselancar di internet; sejak pertama kali berita mengenai proyek “Food Estate” yang dikerjakan Kementerian Pertanian dan Kementerian Pertahanan, hingga hari ini realisasi di lapangan tidak sebesar yang digaungkan media.

Padahal permasalahan ketahanan pangan itu bukan hanya persoalan membuka lahan baru lalu menanam singkong di lahan puluhan ribu kektar. Akan tetapi perlu pemahaman dan penanganan yang komprehensif.

Belajarlah pada sejarah peran BULOG pada masa Orde Baru. Betul?

foto ardy berkarya.jpg

Okky Ardiansyah

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *