Bogor, penanews.net _ Jawa Barat. Polemik Rancangan Undang-Undang Advokat tak boleh lagi terjebak pada debat klasik single bar versus multi bar. Persaudaraan Profesi Advokat Nusantara atau Peradi Pergerakan menawarkan jalan tengah: bebas berorganisasi, tapi satu standar nasional dengan regulator independen.
Sikap itu disampaikan DPP Peradi Pergerakan dalam siaran pers di Jakarta, Rabu (1/10/2026), menanggapi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 126/PUU-XXIV/2026 yang menyatakan UU Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat inkonstitusional secara bersyarat jika tidak diubah dalam dua tahun.
“Momentum ini harus digunakan untuk reformasi infrastruktur keadilan, bukan sekadar menata hubungan antar organisasi advokat,” tulis Peradi Pergerakan dalam policy paper-nya.
Menurut Peradi Pergerakan, desain lama yang menumpuk fungsi representasi anggota, pendidikan, ujian, pengangkatan, pengawasan, hingga penegakan etik di satu organisasi profesi terbukti menimbulkan konflik kepentingan, perbedaan standar kompetensi, hingga fragmentasi data advokat yang merugikan masyarakat.
Peradi Pergerakan mengusulkan model *regulated multi-bar* atau multi organisasi yang teregulasi. Kuncinya adalah pembentukan *Dewan Advokat Nasional (DAN)* sebagai regulator profesi yang independen.
Dalam model ini, advokat tetap bebas membentuk dan memilih organisasi. Organisasi tetap mengurus pembinaan anggota, pendidikan berkelanjutan, dan advokasi kepentingan profesi. Namun fungsi-fungsi yang menyangkut kepentingan publik seperti standar kompetensi, ujian nasional, registrasi, kode etik minimum, dan sistem disiplin ditarik ke DAN.
“DAN bukan organisasi advokat baru dan bukan superorganisasi. Fungsinya terbatas sebagai regulator. Fungsinya tidak di bawah kementerian dan tidak boleh dikuasai satu organisasi,” tegas Ketua Peradi Pergerakan Hermawi F. Taslim.
Peradi Pergerakan mengusulkan komposisi DAN diisi advokat lintas organisasi plus unsur akademisi, pegiat bantuan hukum, pakar tata kelola, hingga pakar teknologi dengan seleksi terbuka, uji publik, dan deklarasi konflik kepentingan.
Salah satu masalah akut yang disorot adalah tidak adanya satu data tunggal advokat. Hal ini membuka celah kartu advokat yang sudah tidak berlaku dipakai lagi, penyalahgunaan identitas, hingga praktik pindah organisasi untuk menghindari proses etik.
Peradi Pergerakan mendorong *Satu Registrasi Advokat Nasional* yang bisa diverifikasi publik, pengadilan, dan aparat penegak hukum secara real-time.
Isu krusial lain yang diluruskan adalah imunitas advokat. Peradi Pergerakan menegaskan imunitas adalah imunitas fungsional, bukan kekebalan personal.
Advokat wajib ufuk dilindungi saat menjalankan pembelaan profesional dengan itikad baik, seperti menyampaikan pendapat hukum dan mencari bukti secara sah. Namun imunitas tidak berlaku untuk melindungi tindak pidana seperti penyuapan, pemalsuan dokumen, menyuruh saksi berbohong, intimidasi saksi, atau obstruction of justice.
“Perlindungan dari kriminalisasi harus kuat, tapi tidak boleh berubah menjadi impunitas,” kata Sekretaris Peradi Pergerakan Dr. Erna Ratnaningsih, S.H., LL.M.
Selain itu, RUU juga didesak mengatur secara operasional *legal professional privilege* atau kerahasiaan advokat-klien di era digital, termasuk mekanisme perlindungan saat ada penggeledahan gadget atau server kantor advokat yang berisi data ratusan klien.
Peradi Pergerakan juga memberi catatan keras soal wacana akreditasi organisasi advokat yang mensyaratkan jumlah anggota ribuan dan sebaran kepengurusan di semua provinsi/kabupaten. Menurut mereka, syarat itu bisa melahirkan monopoli baru dan mematikan organisasi kecil yang berkualitas.
Catatan kritis soal akreditasi juga ditegaskan olej Peradi Pergerakan bahwa akreditasi harus bisa untuk menjamin mutu dan tata kelola, bukan alat untuk memaksa merger.
Tak kalah penting, RUU Advokat versi Peradi Pergerakan juga harus menjawab tantangan zaman: keamanan data klien, konsultasi online, penggunaan cloud, hingga penggunaan AI. Prinsipnya: AI boleh membantu, tapi tanggung jawab hukum tetap di advokat manusia.
Peradi Pergerakan menekankan transisi tidak boleh merugikan advokat yang sudah sah. Tidak ada ujian ulang. Registrasi ulang hanya untuk pemadanan data. Kartu lama tetap berlaku sampai sistem baru siap. Aset organisasi juga tidak boleh diambil alih, yang dialihkan hanya fungsi dan data regulatif.
“Ukuran keberhasilan RUU Advokat bukan organisasi mana yang paling berkuasa, tapi apakah masyarakat mendapat advokat yang kompeten, independen, bisa diverifikasi statusnya, dan bisa dimintai pertanggungjawaban secara adil,” tutup Hermawi.
Peradi Pergerakan merangkum 11 pokok posisi, yakni dari kebebasan berorganisasi, satu standar kompetensi dan ujian nasional, satu registrasi, satu sistem disiplin independen, penguatan pro bono, hingga harmonisasi dengan KUHAP baru UU Nomor 20/2025 yang berlaku sejak 2 Januari 2026.
Boim / Fahry










