Jurnalis : Eka / Put
penanews.net _ Tangerang, Banteng. DPRD Kabupaten Tangerang kembali menggelar rapat paripurna, Senin (22/2/2021). Dalam rapat dengan agenda pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap LKPJ Bupati Tahun 2020 ini, hampir sebagian besar fraksi menyoroti soal refocusing anggaran.
Fraksi Partai PDI Perjuangan, yang dibacakan oleh juru bicara fraksi Suryani mengungkapkan, pasca terjadinya Pandemi covid-19 tentunya memperngaruhi prioritas anggaran. Saran pembangunan yang berakibat terjadinya pergesaran target dan sasaran serta prioritas daerah yang berakibat langsung kepada perubahan RKPD dan sasaran RPJMD 2019-2023.
“Refocusing dan beberapa penyesuaian anggaran di beberapa OPD, kami cermati adalah usaha-usaha dan keberhasilan apa saja yang telah pemda capai dalam mengatasi masalah tersebut,” ujar Suryani.
Sementara juru bicara Fraksi Partai Gerindra Sadeli mengungkapkan, beberapa evaluasi pada sektor pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Pendidikan yang dilakukan secara daring dianggap kurang efektif dan penting untuk menemukan solusi agar proses belajar benar-benar efektif.
Pada sektor kesehatan, masih terdapat kurangnya implementasi atas program PSBB hingga PPKM yang telah diupayakan. Agar proses vaksinasi dapat tersentuh dengan baik oleh seluruh lapisan masyarakat. Terkait evaluasi pada sektor ekonomi dengan masih ditemukannya masyarakat yang hidup dalam garis kemiskinan, serta masih ketertinggalannya sektor jasa dibandingkan dengan sektor produksi.
“Terhadap program dan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana tertuang dalam LKPJ, masih menyisakan pekerjaan yang harus disikapi dan dilanjutkan secara serius pada tahun anggaran berikutnya,” ujar Sadeli.
Sementara juru bicara Fraksi Golkar H. Deni mengungkapkan, pihaknya mengapresiasi atas penyampaian LKPJ Kepala Daerah Kabupaten Tangerang Tahun Anggaran 2020. Meskipun tahun 2020 datang masa pandemi, namun tidak menurunkan kinerja pemerintah daerah.
“Justru capaian demi capaian ditorehkan oleh kepala daerah dengan meraih penghargaan di bidang kesehatan, pendidikan, dan tata kelola pemerintahan. Hal tersebut menunjukkan bahwa Pak Bupati dan Wakil Bupati telah bekerja keras dalam rangka memenuhi harapan publik,” ujarnya.
Sementara juru bicara Fraksi PPP H. Pakhrudin mengungkapkan, koordinasi antar OPD di Kabupaten Tangerang masih harus dibenahi. Mengingat masih banyak program yang belum sinkron antar OPD terebut.
H. Pakhrudin juga menyinggung masih tingginya SILPA pada OPD tertentu, seperti yang terjadi pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) yang mencapai 32 miliar.
“Pada BKPSDM terdapat SILPA sebesar Rp 32 Miliar, mengapa hal ini terjadi,” ungkap H. Pakhrudin.
Selain itu, H Pakhrudin juga menyinggung kinerja PD Pasar NKR yang seharusnya memberikan pembinaan dan pemberdayaan kepada para pedagang pasar tradisional. Ia juga berharap revitalisasi pasar berpihak pada masyarakat, terutama pedagang kecil.
Wakil Bupati Tangerang H Mad Romli mendengarkan Pemandangan Umum 8 (delapan) Fraksi Atas nota pengantar Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2020.
Sebelumnya Wakil Bupati Tangerang H Mad Romli sudah menyerahkan nota pengantar LKPJ Tahun Anggaran 2020 kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tangerang, Kamis (19/3/2021).