Bogor, penanews.net _ Jawa Barat. Pasca bencana banjir bandang dan longsor di wilayah barat Kabupaten Bogor pada 2020, kondisi pemulihan di Kecamatan Sukajaya, Cigudeg, dan Jasinga dinilai masih jauh dari harapan.
Tokoh pemuda sekaligus praktisi jurnalis, Dede Surya, menyampaikan pesan terbuka menyoroti lambatnya penanganan pasca bencana tersebut, khususnya normalisasi Sungai Cidurian dan perbaikan infrastruktur.
Ia mengungkapkan, dampak bencana alam itu telah menghancurkan lahan pertanian serta perkebunan warga. Tapi hingga saat ini, belum ada langkah penanganan konkret pemerintah untuk normalisasi sungai dan perbaikan infrastruktur bantaran sungai.
“Padahal lahan warga, sawah, perkebunan milik warga hancur dan rusak. Masyarakat menunggu negara untuk hadir, bukan hanya melalui janji,” ujar Dede Surya saat berbicara dihadapan Anggota DPRD Jawa Barat, Doni Maradhona, Senin 10 September 2025.
Selain normalisasi Sungai Cidurian, Dede menyoroti akses warga yang terhambat akibat jembatan rusak. Bahkan di Kampung Cigowong, Desa Sukamaju warga terpaksa melalui jembatan rusak tersebut agar bisa ke Desa Cigudeg atau ke pasar Cigudeg.
Lebih dari 3.000 jiwa nasibnya bergantung pada jembatan yang kondisinya tidak layak. Selain itu jembatan gantung di Kampung Papangungan, Desa Bunar, jembatan yang rusak akibat banjir bandang hingga kini belum dibangun kembali.
“Sudah enam tahun warga menunggu ada perbaikan tapi tak kunjung terealisasikan. Jembatan itu bukan soal infrastruktur saja, api berkaitan dengan akses pendidikan, kesehatan dan ekonomi,” cetisnya.
Dede mengungkapkan bahwa pemerintah desa, pemerintah kecamatan, hingga DPUPR Kabupaten Bogor telah berkali-kali berkirim surat kepada BBWS C3 Serang. Namun, pihak BBWS menyampaikan pada tahun 2025 tidak ada anggaran normalisasi Sungai Cidurian karena efisiensi anggaran.
Dede meminta pemerintah pusat, provinsi, maupun Kabupaten Bogor untuk segera mengambil langkah konkret demi kepastian pemulihan wilayah dan keselamatan warga.
“Warga hanya menuntut hal dasar: sungai yang aman, lahan yang pulih, dan jembatan yang layak. Masyarakat sudah terlalu lama menunggu perhatian pemerintah,” tutupnya.
Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Doni Maradona Hutabarat berjanji akan segera menyampaikan semua aspirasi dan usulan warga masyarakat korban terdampak dari musibah bencana alam tersebut.
“Rakyat bukan pengemis, kedaulatan negara ada di tengan rakyat. Hak rakyat itu harus tersampaikan. Saya sebagai anggota DPRD Provinsi akan menyampaikan aspirasi ini ke pemerintahan terkait,” tegas Doni.
Boim / Fahry
