Kotabaru, penanews.net – Keterlambatan penerbitan dokumen legalitas kapal membuat sejumlah nelayan di Kabupaten Kotabaru resah. Pasalnya, dokumen seperti surat ukur kapal, Gross Akta (Akta Kapal), hingga Pas Besar belum kunjung diterbitkan, sehingga nelayan khawatir aktivitas melaut mereka terkendala dan kesulitan memperoleh bahan bakar minyak (BBM) subsidi jenis solar.
Dari 63 kapal nelayan yang mengajukan penerbitan dokumen, baru beberapa yang dinyatakan telah terbit. Sementara sisanya masih menunggu proses penyelesaian yang telah berlangsung kurang lebih enam bulan.
Persoalan tersebut kemudian dibawa para nelayan ke DPRD Kabupaten Kotabaru untuk meminta kejelasan dari Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) terkait penyebab lambannya penerbitan dokumen kapal.
Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Kantor DPRD Kotabaru, Senin (9/11/2026), Kepala Desa Hilir Muara, Usman Pahero, mewakili nelayan menyampaikan bahwa salah satu dokumen yang paling banyak belum diterbitkan adalah Pas Besar.
Menurutnya, ketidaklengkapan dokumen kapal berdampak langsung terhadap aktivitas nelayan, karena legalitas kapal menjadi salah satu persyaratan untuk menjalankan kegiatan operasional di laut.
“Bilamana dokumen surat kapal ini tidak keluar, seperti Gross Akta (Akta Kapal) dan Pas Besar, itu akan berdampak, tidak bisa melakukan aktivitas kegiatan di laut, karena surat kapal itu tidak lengkap,” ujarnya.
Ia mengungkapkan, kondisi tersebut menimbulkan kekhawatiran di kalangan nelayan untuk turun melaut. Selain berisiko terhadap kegiatan operasional, keterlambatan dokumen juga berimbas pada akses mendapatkan BBM subsidi.
Usman menegaskan, dirinya tidak memiliki kewenangan untuk mengintervensi proses penerbitan dokumen di KSOP. Namun, melalui forum RDP tersebut, pihaknya berharap memperoleh penjelasan sekaligus kepastian penyelesaian persoalan yang dihadapi masyarakat nelayan.
Menanggapi keluhan tersebut, Kepala Seksi Status Hukum dan Sertifikasi Kapal KSOP, Apsal, menjelaskan bahwa keterlambatan penerbitan dokumen bukan sesuatu yang disengaja. Ia menyebut, proses pemeriksaan administrasi harus dilakukan secara teliti agar tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari.
“Kami harus selektif dari sisi administrasi. Sama dengan sertifikat rumah, tidak boleh asal-asalan, karena kami membuat narasi yang di dalamnya disampaikan semua kelengkapan dokumen. Kalau ada salah, kami diperiksa,” tegasnya.
Apsal juga menjelaskan, sebelum dirinya bertugas di Kotabaru, para nelayan harus mendatangi KSOP Banjarmasin untuk mengurus legalitas kapal.
Namun, setelah bertugas di KSOP Kelas II Kotabaru-Batulicin, ia berinisiatif mempermudah pelayanan dengan membuka akses pengurusan dokumen langsung di kantor KSOP setempat, sehingga nelayan tidak perlu lagi ke Banjarmasin.
Sementara itu, Ketua DPRD Kotabaru, Suwanti, menyampaikan sejumlah poin kesepakatan dalam RDP tersebut. Ia meminta pihak KSOP dan nelayan terus menjalin koordinasi, terutama menyangkut pemenuhan persyaratan administrasi kapal.
“Di sini ada komitmen dari Pak Maulana, mohon respons cepatnya ketika KSOP meminta dokumen kelengkapan yang belum dilengkapi. Kemudian KSOP juga mempercepat proses terkait pengajuan yang sudah lengkap,” ungkap Suwanti.
Ia menambahkan, setelah proses pengurusan di KSOP selesai, para nelayan juga diminta melengkapi dokumen administrasi di Dinas Perikanan sesuai ketentuan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).
Dalam RDP tersebut, pihak pemerintah daerah melalui Dinas Perikanan juga menyatakan akan memberikan toleransi penyaluran BBM subsidi kepada nelayan hingga akhir 2026, sekaligus membantu proses pemenuhan dokumen yang masih diperlukan.
Selain itu, KKP turut memberikan toleransi dengan meminta nelayan yang tetap melaut agar membawa bukti berupa surat keterangan bahwa dokumen kapal mereka sedang dalam proses pengurusan penerbitan sertifikat.
Melalui kesepakatan tersebut, diharapkan proses penyelesaian legalitas kapal dapat segera dipercepat sehingga nelayan kembali mendapatkan kepastian dalam menjalankan aktivitas melaut dan memperoleh akses BBM subsidi sesuai ketentuan.
(Aswad)
