Biak Numfor/Papua, Penanews.net – Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Biak Numfor mendesak Bupati segera mengevaluasi dan mencopot Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (P&K) setempat. Desakan keras ini muncul menyusul menguatnya keluhan masyarakat terkait dugaan praktik pungutan liar (pungli) yang terjadi di beberapa sekolah negeri di kabupaten Biak Numfor, serta buruknya tata kelola dana bantuan pendidikan dan anggaran Otonomi Khusus (Otsus).
Wakil Ketua II DPRK Biak Numfor Bidang Kesejahteraan Rakyat (Kesra), Adrianus Mambobo, S.Pd., M.M., menyampaikan sikap tegas dewan tersebut di ruang kerjanya, Senin (16/11/2026).
“Pergantian pucuk pimpinan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sangat mendesak dilakukan. Sistem pengelolaan anggaran harus segera dibenahi agar hak-hak peserta didik tidak terus dirugikan,” ucap Adrianus.
Salah satu catatan yang dinilai sangat miris oleh dewan adalah pengelolaan program beasiswa pendidikan bagi anak-anak Papua ke luar maupun dalam negeri yang bersumber dari dana Otsus. Program tersebut dinilai tidak tepat sasaran karena dari sekian banyak pelajar penerima manfaat, diduga hanya terdapat beberapa anak asli Papua dalam jumlah yang kecil.
Lebih jauh, mencuat pula dugaan bahwa Kepala Dinas P&K sendiri turut menerima fasilitas beasiswa program S2, sementara istrinya diduga memperoleh beasiswa program S3 yang sama-sama bersumber dari dana Otsus. Kondisi ini memicu opini publik bahwa pimpinan Dinas P&K terkesan pilih kasih dalam memanfaatkan anggaran yang sejatinya diperuntukkan bagi Orang Asli Papua (OAP).
Tak berhenti di situ, sorotan tajam juga mengarah pada kebijakan penyaluran sarana pendidikan. Perangkat teknologi pembelajaran canggih yang seharusnya dapat dimanfaatkan secara merata oleh sekolah-sekolah negeri di Biak Numfor, diduga justru dihibahkan oleh Dinas P&K ke SMK Yapis Biak.
“Sangat miris melihat fakta di lapangan, dari sekian banyak penerima beasiswa yang bersumber dari dana Otsus, hanya ada beberapa anak asli Papua dalam jumlah yang kecil. Bahkan, Kepala Dinas sendiri diduga menerima beasiswa S2 dan istrinya mendapat beasiswa S3 dari anggaran tersebut. Lebih parahnya lagi, pemanfaatan teknologi pembelajaran canggih diduga dihibahkan oleh Dinas P&K ke SMK Yapis Biak. Ini memicu penilaian publik bahwa ada sikap pilih kasih dalam pemanfaatan anggaran pendidikan,” ungkap Adrianus.
Terkait program beasiswa ini, Adrianus juga menegaskan bahwa program pengiriman mahasiswa Unggul Papua asal Biak ke luar negeri senilai Rp17 miliar telah tuntas dan dihentikan tahun ini.
“Ke depan, kami ingatkan Dinas Pendidikan maupun pemerintah provinsi agar tidak melakukan rekrutmen beasiswa Mahasiswa Cerdas (MACE) secara sepihak. Semua harus melalui pembahasan dan persetujuan DPRK Biak,” ujarnya.
Selain persoalan beasiswa dan hibah fasilitas, dewan juga menyoroti keras laporan orang tua murid mengenai dugaan pemotongan dana Kartu Biak Pintar (KBP) di tingkat SMA Negeri. Dugaan ini mencuat dengan adanya laporan dari orang tua siswa terhadap salah satu SMA Negeri di Biak Numfor yang terkesan mengabaikan peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan, (Permendikbud), nomor 75 Tahun 2016, tentang Komite Sekolah.
Pasalnya, Sekitar 64 siswa penerima bantuan KBP di salah satu SMA Negeri dilaporkan mengalami pemotongan dana sebesar Rp150.000 hingga Rp200.000 per anak saat proses pencairan di bank. Pemotongan tersebut diduga dilakukan dengan dalih uang bahan bakar bus sekolah yang saat itu digunakan oleh pihak sekolah mengantar siswa dari sekolah ke bank, biaya meterai, hingga iuran komite, padahal pungutan komite di sekolah negeri telah dilarang secara aturan.
“Permendikbud nomor 75 tahun 2016 tentang komite sekolah. Pada Pasal 12 huruf b, diatur dengan jelas bahwa Komite Sekolah baik perseorangan maupun kolektif dilarang melakukan pungutan dari peserta didik atau orang tua/walinya. Komite hanya diperbolehkan menerima bantuan atau sumbangan yang bersifat sukarela dan tidak mengikat”, Tegas Adrianus.
Di sisi lain, dewan turut mengkritisi lambatnya proses pencairan dana Program Indonesia Pintar (PIP) sejak tahun lalu. Minimnya transparansi pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) oleh oknum kepala sekolah juga menjadi catatan kritis.
Untuk menutup celah penyalahgunaan anggaran transportasi pelajar, DPRK mengusulkan solusi pemberdayaan kendaraan warga lokal atau taksi desa.
“Pemerintah harus memberdayakan kendaraan warga lokal, Warga yang mengantar siswa cukup meminta tanda tangan bukti pengantaran kepada kepala sekolah atau guru piket setiap hari, lalu menagih pembayarannya secara resmi ke Dinas Pendidikan setiap bulan,” jelas Adrianus.
Ke depan, DPRK Biak Numfor memastikan akan mengawal ketat proses audit Inspektorat terhadap sekolah-sekolah yang terindikasi memotong dana bantuan siswa maupun kebijakan anggaran lainnya.
“Kami berharap Bupati segera mengambil langkah tegas dengan mengganti pimpinan di Dinas P&K, sehingga tata kelola anggaran pendidikan kembali berjalan sesuai aturan dan hak-hak siswa terlindungi,” tutup Adrianus Mambobo.









