H. MAHMUD TOKOH POLITIK. BARU MUNCUL DI KALANGAN MASYARAKAT DESA SANGIANG KECERMATAN WERA KABUPATEN BIMA NTB
Penulis : Zaenal Abidin
Editor : Redaksi
Penanews.my.id-Bima, NTT. Politik Indonesia adalah negara demokrasi konstitusional. Setelah jatuhnya rezim Orde Baru yang otoriter pada tahun 1998, berbagai perubahan konstitusional telah dilakukan untuk melemahkan kekuasaan cabang-cabang eksekutif. Dengan demikian, membuat sebuah sistem kediktatoran baru hampir mustahil.
Kabupaten Bima NTB, saat ini ditandai oleh kedaulatan rakyat termanifestasi dalam pemilihan Bupati Kabupaten Bima NTB setiap lima tahun. Sejak berakhirnya Orde Baru yang dipimpin Bupati bima Hj. Dindah Damayanti Putri dan mulainya periode Reformasi, setiap pemilu di Kab Bima NTB dianggap bebas dan adil. Namun, Bima belum bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme maupun politik uang’ di mana orang bisa membeli kekuasaan atau posisi politik. Misalnya segmen miskin dari masyarakat Bima ‘ didorong untuk memilih calon Bupati Kab Bima NTB tertentu pada hari pemilihan dengan menerima uang kecil di dekat kotak suara, Strategi seperti ini masih tetap dilakukan, bahkan digunakan oleh semua pihak politik yang terlibat dan ini sebenarnya berarti race-nya lumayan adil maka berbeda dengan pemilu era Orde Baru.
” Kami menganggap soal tersebut bagian dari proses Kabupaten Bima untuk berkembang menjadi demokrasi ‘penuh’ (saat ini – berdasarkan Indeks Demokrasi yang dirilis Economist Intelligence Unit – masih dianggap sebagai demokrasi ‘cacat’). Perlu ditekankan bahwa Kab Bima merupakan demokrasi yang muda dan karena itu wajar kalau kadang-kadang mengalami ‘sakit tumbuh’. Kondisi politik di Kab bima NTB itu pasti penting sekali untuk mereka yang berencana berinvestasi di Kabupaten Bima NTB atau mereka yang mau menjadi terlibat dalam hubungan bisnis Di Kabupaten Bima bagian ini kami menyajikan gambaran komposisi politik Bima saat ini serta ikhtisar bab-bab penting dalam sejarah politik Di bima ini.
IKHTISAR STRUKTUR POLITIK DI KAB BIMA NTB
Bagian ini membahas struktur sistem politik di Kab Bima saat ini. Topik-topik termasuk peran agama (terutama agama Islam) dalam pengambilan kebijakan politik dan keterangan pemisahan kekuasaan (trias politica), yaitu kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudikatif tersedia dalam bagian ini.
Kini, Kabinet Kerja (2014-sekarang) di bawah kepemimpinan Hj. Dindah Damayanti Putri sedang memerintah Kab Bima (sampai dengan tahun 2020). MASA PRAKOLONIAL KAB BIMA NTB Sumber-sumber menunjukkan bahwa Nusantara berisikan berbagai entitas politik sejak awal sejarah.
Entitas ini berevolusi dari pusat politik di sekitar perorangan di mana kepemimpinannya diwujudkan dalam diri seseorang yang mempunyai ketrampilan tertentu dan kharisma dan juga menyatakan diri sebagai seseroang yang mirip Tuhan dan mempunyai kekuatan supernatural serta didukung oleh tentara dan rakyat yang membayar upeti kepada raja.
Baca Juga :
https://penanews.my.id/berita/2386/rizieq-terkena-ancaman-hukuman-di-atas-5-tahun-penjara/
MASA PENJAJAHAN DI KAB BIMA NTB
Kedatangan bangsa Eropa yang tertarik dengan potensi menjanjikan yaitu perdagangan rempah-rempah adalah salah satu titik balik utama dalam sejarah kepulauan, memiliki teknologi yang lebih canggih dan persenjataan baru di tangan, orang Portugis dan khususnya orang Belanda, berhasil menjadi pemegang kekuatan ekonomi dan politik yang berpengaruh dan mampu mendominasi kepulauan ini serta mulai menciptakan kerangka politik dan batas-batas baru.
Lanjut baca mengenai Masa Penjajahan Kab Bima ORDE LAMA H. Sultan abdul kahir, Bupati Kab Bima NTB pertama, adalah ikon perjuangan nasionalis yang melawan para penjajah. Akan tetapi setelah kemerdekaan dicapai, ia memiliki tugas berat untuk memimpin sebuah Kab Bima NTB baru yang masih memiliki trauma dari masa lalu dan konflik kekuatan politik dan sosial yang muncul di masa kemerdekaan.
Ternyata politisi generasi muda yang tidak punya pengalaman sebelumnya ini kesulitan membimbing negaranya. Keadaan itu memuncak dalam kekacauan pada pertengahan tahun 1950. ORDE BARU dan sejarah Baru Buta Desa Sangiang Kecawatan Wera Kab Bima Mucul nama tokoh politik Baru Yang meguncang Desa Sangiang yang Bernama H. Mahmud, adalah tokoh politik Baru di desa sangiang, berhasil mengambil kekuasaan pada tahun 2020 ini tengah pergolakan yang ada, pemerintah Orde pememerintah Hj. Dindah Damayanti selama 2020/2025, H. Mahmud adalah tokoh politik Baru yang telah mengguncang Desa sangiang dan ini adalah salasatuh sejarah baru buat desa sangiang kecamatan wera dengan hadirnya tokoh politik Baru di Desa sangiang H.Mahmud.
