HANCUURR….NKRI KU ! 

Bandung, penanews.net Jawa Barat- Ini kesalahan dan dosa dosa TNI POLRI….yang harus didobrak, diingatkan dan diluruskan !Mohon maaf kepada TNI POLRI..saya hanya sebagai pensiunan Kolonel TNI AD, barangkali soal ilmu dan pengalaman ibarat bumi dengan langit dibanding Panglima TNI atau KAPOLRI, namun saya berniat mempertanggung jawabkan ilmu saya yang pernah saya berikan kepada mantan PASIS ( Perwira Siswa ) SESKO TNI, dulu SESKO ABRI, sejak saya berdinas di SESKO TNI tahun 1996 –2004 sebagai Dosen, Paban, Kadep ops, Ka Kor dos dan Dir Dik Jar Sesko TNI

Saya Angkatan 1973 berpangkat terakhir Kolonel, digantikan oleh Brigjen Nartono alumni 1974 dan selanjutnya Dirdik / jar SESKO TNI dijabat seorang yang berpangkat Brigjen hingga saat ini

Antara SESKO TNI dan LEMHANAS hanya beda beda dikit ilmu yang diajarkan 11–12, yang membedakan signifikan adalah PASIS nya, di SESKO TNI khusus militer TNI AD, AL, AU dan Siswa Tamu dari Polri serta Pasis Manca Negara, sedangkan di LEMHANAS terdiri Militer, Polisi dan sipil

Saya bangga melihat mantan siswa siswa saya menduduki jabatan jabatan strategis seperti Bapak Goris Mere, bapak Muldoko, bapak Muklas Sidik dan lain lain, namun saya kecewa implementasi UU TNI no 34 tahun 2004, khususnya tentang OMP ( Operasi Militer Perang ) dan OMSP ( Operasi Militer Selain Perang ) saat ini berjalan tidak sesuai yang kita harapkan

Sesungguhnya ada 13 macam Operasi dalam OMSP antara lain ( ops pamwal pres / wa pres, ops pamwal tamu pejabat penting Negara asing, *ops teror bersenjata*, ops gangguan laut dan udara, ops perdamaian Luar Negeri ) semuanya dipimpin oleh seorang TNI, Polisi membantu, ops penanggulangan Bencana Alam Oleh Pejabat Daerah / Basarnas, sedangkan ops Kepolisian oleh Polisi dibantu TNI ( besar kecilnya bantuan TNI / POLRI bukan atas keinginan Pimpinan TNI / polisi tapi berdasarkan UU )

Jadi hanya ada satu macam operasi dalam OMSP yang dipimpin polisi, sedangkan yang lain dipimpin oleh TNI dimana polisi berstatus BKO ( Bawah Kendali Operasi )

Saya juga tidak paham, ini salah siapa ?

UUD 1945 menyebutkan, Presiden sebagai panglima tertinggi TNI, dengan makna lain presiden harus tahu dan mampu membina dan memanfaatkan TNI secara benar dan tepat

Dari pengalaman ini hendaknya perlu kita luruskan dan sesuaikan pelaksanaan UU TNI no 34 th 2004 dengan fakta dilapangan

Jangan lupakan sejarah, Operasi Woyla di Thailand 1981 yang dipimpin letkol Sintong Panjaitan dari Kopassus berhasil melumpuhkan teroris dan melahirkan DENSUS 81 / Gultor

Jadi saya memohon, marilah kita simak baik baik peran, fungsi dan tugas pokok masing TNI POLRI baik dalam hal pertahanan dan keamanan Negara secara konsisten, konsekwen dan profesional sehingga tidak tumpang tindih baik dalam hal komando, kendali, kordinasi, informasi dan administrasi untuk kemaslahatan negara dan bangsa

Bersyukurkah bagi yang bernasib menjadi TNI POLRI, karena tanpa mengabaikan pihak pihak lain anda dianugerahi amanah rakyat dan negara sebagai garda terdepan dan benteng terakhir negara

TNI POLRI kuat bersama rakyat, sebaliknya cepat atau lambat TNI POLRI akan lemah bahkan runtuh tanpa dukungan rakyat

Negaramu sangat luas dan menarik bagi asing

TNI POLRI tidak akan sanggup menghadapi intervensi / invasi secara fisik / non fisik dari negara lain yang super maju dan super kuat persenjataanya, maka telusuri dan aksi terhadap membludaknya TKA TKA Cina yang tidak menutup kemungkinan sudah tersebar diseluruh pelosok tanah air baik legal maupun illegal sebagai kekuatan pendahulu yang menguasai titik titik penting yang akan berfungsi potensial nantinya

Dipundakmu wahai TNI POLRI, rakyat mempercayakan pertahanan dan kedaulatan wilayah negara, keselamaran rakyat, perlindungan , pengamanan dan ketentraman lahir batin siang dan malam

Ingat dan dekati rakyatmu, insha Allah NKRI akan maju dan sejahtera

Polri harus sadar, paham dan ikhlas serta kurangi semangat militernya, kembalilah pada kodrat dan habitat anda tuk menjadi alat negara yang bersemangat kepolisian, niscaya akan menjadi kemulyaan nama polisi

Singkatnya POLRI sebagai bukan militer ( Low Force ) tidak menangani langsung masalah masalah berat atau gangguan bersenjata

Jika menurut pandangan polri dianalisis / diprediksi ada seorang atau kelompok teror bersenjata, maka segera disampaikan kepada TNI dan TNI akan menindak lanjuti ( polisi terikat hukum HAM ) yang bermuara pada penyelesaianya berupa tindak pidana yang melibatkan peran, fungsi dan tugas pokok hakim dan jaksa

Sedangkan TNI, sebagai institusi ( Kill or tobe Kill ) bisa mengabaikan hukum HAM dalam situasi dan kondisi yang tepat

Bangsa Indonesia cinta damai tapi lebih cinta kemerdekaan

Usir dan jauhkan segala hal yang berpotensi merugikan dan membahayakan NKRI seawal mungkin !

ALLAHU AKBAR !!!

MERDEKA !!!

( Bandung, 22 Juni 2022, Sugengwaras )

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *