IPW Desak Kapolri Kawal OTT Soal Penerimaan Bintara Di Polda Jateng

Jurnalis : Boim / Fahry

Bogor. penanews.net _ Jawa Barat. Indonesia Police Watch (IPW) mendesak Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menjelaskan dan mengawal operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Paminal Divpropam Polri terhadap penerimaan bintara di Polda Jateng, beberapa waktu lalu.

IPW juga meminta agar panitia seleksi dan Kapolda Jateng harus dimintai keterangan secara mendalam. IPW menyebutkan, OTT oleh tim Paminal Divpropam Polri telah menyita barang bukti berupa uang puluhan miliar.

“Dikabarkan pula dalam OTT tersebut telah ditangkap para pelaku, orang tua siswa, makelar yang juga anggota Polri, dan panitia seleksi tingkat Polda. Mereka harus diproses pidana dan kode etik bagi anggota Polri,” ucap Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso, dalam rilisnya kepada media, Jum’at (3/3/2023).

Selain itu, diketahui pula bahwa dalam OTT itu, seiap calon bintara di Polda Jateng dimintai uang ratusan juta rupiah untuk bisa masuk pendidikan. Sementara sasaran dari OTT Paminal Divpropam Polri diperkirakan 90 calon siswa bintara.

“Dengan adanya OTT ini, IPW menilai prinsip Bersih Transparan Akuntabel dan Humanis (BETAH) yang dicanangkan Polri jauh panggang dari api dan belum berhasil mengatasi mental – mental bobrok aparatnya. Padahal, pihak panitia seleksi yang ditunjuk dalam giat itu, telah menandatangani fakta integritas dalam pelaksanaan rekrutmen anggota Polri,” tegas pria yang akrab disapa STS ini.

Oleh karena itu, lanjutnya, Kapolri harus transparan dalam menjelaskan serta mengawal OTT Paminal Divpropam Polri pada calon siswa bintara di Polda Jateng dengan mengungkap pelanggaran etik dan kasus pidana suapnya.

Dari informasi yang diperoleh IPW, masih kata STS, pemeriksaan sudah mengarah kepada Kabiddokes dan Kabagdalpers. Namun berdasarkan informasi, diduga ada perintah dari Kapolda Jateng agar pemeriksaan nya berhenti pada tingkat kompol ke bawah.

“Oleh sebab itu, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo harus tegas dan harus memerintahkan pemeriksaan sampai tuntas dan dibuka seterang-terangnya seperti dalam kasus Ferdy Sambo. Dengan begitu maka kepercayaan publik terhadap Polri akan meningkat,” tegas Ketua IPW.

Peristiwa OTT ini, sambungnya, akan menunjukkan Polri ingin membersihkan institusi dari praktek kotor penerimaan calon personel yang tidak kredibel. Akan tetapi bila tidak dilakukan penindakkan serius dengan sikap yang tidak Presisi (transparan) maka operasi OTT itu justru akan menunjukkan praktek impuniti yang makin menyuburkan praktek suap pada institusi Polri.

“Langkah tegas dan keras harus dapat dibuktikan kapolri Jenderal Listyo sigit Prabowo untuk membuktikan bahwa reformasi kultural memang serius dijalankan,” tukas Sugeng Teguh Santoso.

 

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *