Kades Cibinong Ditahan Polisi, Camat Tegaskan Kasus Kejadian Bukan Saat Menjabat Kepala Desa

Jurnalis : Boim / Fahry

Bogor. penanews.net _ Jawa Barat. Kabar penahanan terhadap salah satu anggota DPRD Kabupaten Bogor inisial EK dan Kepala Desa (Kades) Cibinong Kecamatan Gunungsindur inisial HM oleh Polres Bogor ramai diperbincangkan publik.

Dari keterangan yang dihimpun redaksi media ini, penahanan terhadap kedua orang tersebut terkait kasus dugaan tindak pidana penipuan, penggelapan dan atau pemalsuan berdasarkan adanya laporan ke kepolisian Polres Bogor dengan nomor : LP/B/2327/XII/2022/JBR/RES BOGOR.

Dimintai tanggapannya soal penahanan seorang Kades yang ada di wilayah yang dipimpinnya, Camat Gunung sindur Dace Hatomi mengatakan bahwa pihaknya menghormati apapun proses hukum. Terlebih, kasus yang menjerat Kades ini bukan terkait tata kelola pemerintahan desa saat yang bersangkutan menjabat.

“Yang saya dengar kasusnya ini bukan saat yang bersangkutan menjabat jadi Kades, tapi sebelumnya. Jadi bukan soal tata kelola dari pemerintahan desa yang sekarang,” ungkap Dace Hatomi, kepada wartawan, Selasa (30/5/2023).

IMG 20230530 WA0039

IMG 20230530 WA0038
Camat Gunungsindur J. Dace Hatomi bersama para Kepala Desa dalam beberapa kegiatan. (Dok. Redaksi penanews.net)

Camat Gunung sindur menjelaskan, saat ini pihaknya terus berkomunikasi dan berkoordinasi dengan DPMD mengenai persoalan tersebut. Terutama jika benar ada kekosongan jabatan Kades selama menjalani proses hukum.

“ini kan kasusnya baru dan belum ada keputusan tetap. Apakah nanti akan ada pelaksana harian atau apa? Saya masih berkoordinasi dengan DPMD,” ujarnya.

Dace Hatomi menegaskan, pelayanan publik atau pelayanan terhadap warga masyarakat di Desa Cibinong tetap berjalan dengan normal. Hanya saja yang harus diantisipasi jika ada hal – hal penting kebijakan publik yang bersifat strategis dan perlu tandatangan Kades.

“Itu yang saat ini masih sedang kami komunikasikan dengan pihak DPMD. Karena ada beberapa hal strategis yang jika ditetapkan kebijakannya merupakan kewenangan Kepala Desa. Misalnya ada Musdes, soal bantuan keuangan Dana Desa, ADD dan lainnya,” tukas Dace Hatomi.

 

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *