Biak Numfor, penanews.net _ Papua. Pemerintah Kabupaten Biak Numfor, Provinsi Papua, melalui Dinas Pariwisata resmi menegaskan komitmennya untuk mewujudkan kawasan Museum Bawah Laut Terpadu pertama di Indonesia. Berlokasi di Perairan Padaido dan Aimando, proyek strategis ini dirancang untuk melestarikan peninggalan sejarah Perang Dunia II, menjaga ekosistem terumbu karang, sekaligus mengangkat kesejahteraan masyarakat adat setempat.
Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Biak Numfor, Turbey Onny Dangeubun. S.Pi., M.Si., seusai acara pelepasan peserta Pesparawi di gedung negara pemerintah kabupaten Biak Numfor pada kamis, (11/06/2026), menyatakan bahwa pembangunan megaproyek ini bertumpu pada tata kelola yang berkelanjutan.
“Kami ingin kawasan ini menjadi pusat pelestarian sekaligus destinasi wisata bahari berkelas dunia,” ujarnya dalam keterangan resmi.
Pada kesempatan tersebut, Onny Dangeubun juga menjelaskan bahwa Pemerintah daerah telah menetapkan sejumlah Indikator Kinerja Utama (IKU) untuk mengukur keberhasilan proyek tersebut. antara lain: Legalitas Kawasan, tata ruang, dampak sosial, dan konservasi.
” Kami telah menetapkan IKU untuk mengukur keberhasilan proyek ini. Antara lain: Penetapan resmi sebagai Cagar Budaya dan Kawasan Wisata Bahari. Penyusunan zonasi wilayah laut yang jelas dan terstruktur. Penyerapan tenaga kerja lokal minimal sebesar 30%, dan Jaminan perlindungan keaslian benda sejarah serta kelestarian ekosistem laut”, jelas Onny Dangeubun.
Demi menjamin kelancaran proyek, Pemerintah Kabupaten Biak Numfor menerapkan strategi penyinergian anggaran yang transparan dan akuntabel. Dana Alokasi Khusus (DAK) Pariwisata dari Kementerian Pariwisata akan difokuskan sepenuhnya pada pembangunan infrastruktur fisik utama. Fasilitas ini mencakup dermaga, pusat informasi, serta penyediaan standar keselamatan penyelaman.
Di sisi lain, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten dialokasikan khusus untuk memperkuat sektor non-fisik. Dana tersebut digunakan untuk pendataan awal objek sejarah, sosialisasi berkala, pelatihan Sumber Daya Manusia (SDM) bagi pemandu lokal, dan operasional awal kawasan.
“Kami menyusun satu dokumen induk perencanaan agar tidak terjadi tumpang tindih anggaran. Langkah ini memastikan penggunaan dana tetap transparan serta akuntabel,” tegas Turbey Onny Dangeubun.
Lebih lanjut Onny Dangeubun mengungkapkan bahwa Kawasan museum bawah laut ini memiliki daya tarik luar biasa karena menyimpan berbagai artefak otentik sisa pertempuran sengit antara pasukan Sekutu dan Jepang pada tahun 1944.
” Di areal perairan pulau Nusi, Wundi, dan Mansorbabo, para penyelam dapat menyaksikan langsung situs bersejarah yang masih terjaga di dasar laut, dengan spesifikasi peninggalan utama meliputi, Bangkai Pesawat Tempur Amerika: Beberapa sisa badan dan sayap pesawat militer era Perang Dunia II yang kini telah ditumbuhi karang eksotis. Kendaraan Militer & Sisa Logistik: Bangkai mobil angkut militer serta sisa-sisa peralatan perang yang tenggelam saat operasi pendaratan.Torpedo Net & Persenjataan: Jaring pengaman torpedo berukuran besar serta sisa amunisi yang tersebar di beberapa titik kedalaman perairan”, ungkap Onny Dangeubun.
Untuk Mengantisipasi tantangan terkait kepemilikan wilayah laut, Dinas Pariwisata memastikan tidak akan mengesampingkan kewenangan masyarakat adat. Pemerintah daerah telah menyiapkan empat langkah konkret untuk melindungi hak ulayat, antara lain:
(1). Menggelar musyawarah adat guna menyepakati batas wilayah secara konsensual.
(2). Menyusun perjanjian kerja sama (PKS) terkait pengelolaan bersama kawasan wisata.
(3). Membentuk Badan Pengelola resmi yang melibatkan keterwakilan tokoh-tokoh adat secara aktif.
(4). Menerbitkan Peraturan Bupati (Perbup) yang menegaskan status museum tidak akan menghapus hak adat, melainkan melindunginya dari eksploitasi pihak luar.
Mengingat letak geografis Perairan Padaido dan Aimando yang cukup terisolir, pemerintah telah menyiapkan rencana mitigasi berlapis untuk mengatasi keterbatasan pasokan listrik dan jaringan komunikasi.
Sebagai sumber energi utama, kawasan ini akan mengandalkan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) yang didukung oleh generator set (genset) darurat sebagai cadangan daya. Seluruh fasilitas penunjang juga didesain dengan konsep hemat energi agar tetap berfungsi optimal di tengah keterbatasan.
Sementara untuk jaringan komunikasi, petugas lapangan akan menggunakan sistem hibrida. Sistem ini memadukan penggunaan radio VHF untuk komunikasi harian dan telepon satelit sebagai jalur darurat utama apabila sinyal komunikasi terputus.
Melalui pendekatan terintegrasi ini, Museum Bawah Laut Terpadu diharapkan mampu menjadi ikon baru pariwisata Papua yang membuktikan bahwa pembangunan modern dapat berjalan selaras dengan penghormatan terhadap sejarah, lingkungan, dan kearifan lokal.
(Fian/Olin)
