Bogor. penanews.net _ Jawa Barat. Koalisi Rakyat Untuk Keadilan (Koran), lembaga kajian masyarakat dan mahasiswa yang berada di l Kabupaten Bekasi, mengeluarkan pernyataan sikap terkait dugaan kasus mark up di proyek pengadaan WC senilai 96 miliar rupiah di Pemkab Bekasi.
Dalam rilis media yang dikirimkan ke redaksi media ini, Koran mendesak Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian untuk segera mencopot Penjabat Bupati Bekasi Dani Ramdan karena diduga terlibat atau mendapatkan gratifikasi dari proyek mark up pembangunan WC Sultan tersebut.
“sesuai dengan amanat rakyat melalui keputusan DPRD Kabupaten Bekasi, nama Dani Ramdan tidak tercantum dalam Surat Keputusan Rapat Usulan Nama Prjabat Bupati Bekasi,” ungkap Faisal Koordinator Koran, dalam rilis media yang dikirim, Rabu (17/5/2023).
Selanjutnya, Koran juga meminta agar Kemendagri menjadikan surat DPRD itu, sebagai rujukan serta pertimbangan prioritas karena DPRD Kabupaten Bekasi merupakan representasi dari suara rakyat Kabupaten Bekasi.
“Selain itu, kami juga mengultimatum Menseskab Pramono Anung sebagai Tim Penilai Akhir (TPA) Penjabat Kepala Daerah untuk tidak menutup mata atas adanya Surat Keputusan dari DPRD Kabupaten Bekasi tersebut,” cetusnya.
Faisal melanjutkan, Koran juga meminta agar KPK memeriksa Kepala Bidang Bangunan Negara Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Bekasi, Benny Sugiarto Prawiro, yang juga diduga turut terlibat dalam kasus tersebut.
“kami meminta KPK mengusut tuntas dugaan mark up proyek yang menelan uang rakyat miliaran rupiah tersebut. Karena kami masih yakin Kemendagri dan KPK sangat aspiratif terhadap suara masyarakat. Kami juga akan datang lagi ke KPK dilanjutkan ke Komisi 3 DPR RI,” tandas Faisal, Koordinator Koran.
Sebelumnya, kasus dugaan mark up di proyek pengadaan WC atau yang di sebut proyek WC Sultan ini, sempat di tanggapi dan soroti oleh Indonesia Police Watch (IPW), yang meminta agar KPK segera menindaklanjuti serta melakukan pemeriksaan terkait dugaan korupsi di proyek tersebut.
“KPK harus segera turun tangan, tegas bertindak mengusut kasus ini. Jangan dibiarkan menjadi polemik dan asumsi yang menimbulkan rasa ketidakadilan dan ketidak percayaan masyarakat pada lembaga hukum,” ucap Sugeng Teguh Santoso, Ketua IPW beberapa waktu lalu.
