oleh

Mustakim Soroti Keluhan Nelayan Soal BBM Subsidi, Minta Evaluasi Pemegang Kartu

Kotabaru, penanews.net – Keluhan nelayan terkait sulitnya mendapatkan bahan bakar minyak (BBM) subsidi jenis solar kembali menjadi perhatian Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kotabaru.

Anggota DPRD Kotabaru dari Daerah Pemilihan (Dapil) I, Fraksi Partai Bulan Bintang (PBB) Mustakim, menyampaikan permintaan maaf secara pribadi kepada para nelayan karena persoalan tersebut dinilai telah berlangsung cukup lama namun belum juga terselesaikan.

Hal itu disampaikannya dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Ikatan Nelayan Saijaan (INSAN) dan sejumlah pihak terkait, Senin (7/9/2026).

Dalam rapat tersebut, Mustakim menilai keberadaan subsidi memiliki potensi terjadinya pelanggaran apabila pengawasan dan pendistribusiannya tidak dilakukan secara ketat.

“Di mana ada subsidi, di situ besar potensi ada pelanggaran,” ujar Mustakim.

Ia kemudian menyoroti jumlah nelayan yang seharusnya berhak sebagai penerima BBM subsidi namun tidak menerima. Menurutnya, apabila terdapat sekitar 338 nelayan dan masing-masing membeli BBM jenis solar dengan harga Rp15 ribu, dianggap pemborosan.

“Kalau kita menghitung dalam kota saja 338 nelayan, mereka rata-rata membeli dengan harga sekitar Rp15 ribu, ada sekitar Rp480 juta. Itu pemborosan duit masyarakat,” ungkapnya dalam rapat.

Mustakim meminta pihak terkait melakukan evaluasi kembali terhadap pemegang kartu penerima BBM subsidi. Evaluasi tersebut, menurutnya, penting untuk memastikan kartu benar-benar dimiliki nelayan yang mempunyai kapal dan menjalankan aktivitas penangkapan ikan.

“Benar tidak, jangan-jangan memegang kartu, tahu-tahu dijual keluar. Setiap ada subsidi, potensi untuk masalah pasti ada. Margin lumayan, kalau harga Rp6.800 ke Rp15 ribu, sangat lumayan,” tuturnya.

Ia menegaskan, pernyataan tersebut disampaikan bukan untuk menuduh pihak tertentu, melainkan sebagai upaya mencari akar persoalan yang menyebabkan nelayan kesulitan memperoleh BBM subsidi.

Mustakim juga mendorong adanya pemeriksaan dan evaluasi untuk memastikan apakah benar terjadi penyalahgunaan BBM subsidi di lapangan.

Menurutnya, negara harus hadir dalam persoalan yang dihadapi nelayan, terlebih telah terdapat regulasi yang mengatur mengenai perlindungan dan pemberdayaan nelayan.

“Negara harus hadir dalam permasalahan ini, karena undang-undangnya sudah ada, termasuk undang-undang perlindungan nelayan,” tegasnya.

Selain itu, Mustakim mengusulkan agar Dinas Perikanan Kabupaten Kotabaru membentuk grup komunikasi melalui WhatsApp yang melibatkan pemerintah daerah, DPRD, INSAN, serta perwakilan kelompok nelayan.

Menurutnya, langkah tersebut dapat mempercepat penyampaian informasi sekaligus mengidentifikasi berbagai persoalan yang dihadapi nelayan sejak dini.

“Buat grup yang di dalamnya ada Kepala Dinas, anggota DPRD, Ketua INSAN, serta perwakilan kelompok nelayan yang ada di Kotabaru. Cukup ketua atau sekretarisnya di dalam,” harapnya.

Ia meyakini, komunikasi yang lebih terintegrasi antara pemerintah, DPRD dan kelompok nelayan dapat membangun ekosistem yang kuat dalam menyelesaikan berbagai persoalan sektor perikanan.

“Setiap ada masalah teridentifikasi lebih awal. Ketika terjadi sesuatu mereka bisa laporan. Pasti ketemu jika dibuat ekosistem yang kuat untuk menyelesaikan permasalahan di perikanan,” pungkasnya.

(Aswad)