Kotabaru, penanews.net – Sejumlah nelayan di Kabupaten Kotabaru mengeluhkan sulitnya mendapatkan Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi jenis solar. Menindaklanjuti keluhan tersebut, Ikatan Nelayan Saijaan (Insan) meminta DPRD Kotabaru menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama pihak terkait, Senin (8/9/2026).
RDP dipimpin langsung Ketua Komisi II DPRD Kotabaru, Abu Suwandi, SH., MM, didampingi anggota DPRD dari Fraksi Partai Bulan Bintang, Mustakim, SE. Pertemuan tersebut turut dihadiri Kepala Dinas Perikanan Kotabaru, perwakilan KSOP, Pertamina, Polres, AKR, SPBN, serta Ikatan Nelayan Saijaan.
Ketua Insan, Hamdani, menyampaikan bahwa sekitar 338 nelayan anggota Insan hingga kini belum mendapatkan BBM subsidi. Ia juga menduga adanya penerbitan rekomendasi BBM subsidi kepada pihak yang dinilai tidak memenuhi persyaratan.
“Ada sebagian yang tidak mempunyai kapal tapi bisa diterbitkan rekomendasinya. Kita sudah sampaikan jangan sampai ada permainan seperti itu, sehingga itu membuat kuota tidak cukup,” ungkap Hamdani.
Selain persoalan BBM subsidi, Hamdani juga menyampaikan bahwa sebagian kapal milik nelayan Insan telah menjalani pengukuran pada 2025. Namun, hingga saat ini dokumen Pas Kecil kapal tersebut belum juga diterbitkan.
Ia berharap Dinas Perikanan dapat mendengar keluhan para nelayan dan bersama pihak terkait turun langsung ke lapangan untuk mengecek proses penyaluran BBM subsidi, sehingga penyalurannya benar-benar tepat sasaran.
Sementara itu, Kepala Dinas Perikanan Kotabaru, Zaenal Arifin, S.STP., M.Si., menegaskan bahwa apabila terdapat rekomendasi BBM yang pemiliknya telah meninggal dunia atau sudah tidak memiliki kapal, hal tersebut harus segera dilaporkan.
“Tinggal dilaporkan saja jika ada. Kami tidak tahu ini, ada yang sudah meninggal, ada yang sudah tidak memiliki kapal dan sebagainya. Itu harus dilaporkan dan kita akan cabut rekomendasinya,” tuturnya.
Zaenal menambahkan, pihaknya akan memperjuangkan kuota BBM yang belum diperoleh nelayan. Selain itu, Dinas Perikanan akan mengatur zona pengambilan BBM agar nelayan dapat memperoleh BBM subsidi di SPBN yang lokasinya lebih dekat dengan alamat mereka.
Ia menjelaskan, rekomendasi BBM subsidi hanya dapat digunakan selama tiga bulan dan harus diperpanjang setelah masa berlaku berakhir. Dalam penerbitannya, nelayan juga wajib melengkapi sejumlah persyaratan, termasuk surat yang diketahui kepala desa serta dokumen Pas Kecil.
Ketua Komisi II DPRD Kotabaru, Abu Suwandi, mengatakan pihaknya telah mengetahui titik permasalahan yang menyebabkan nelayan kesulitan mendapatkan solar subsidi dan akan menindaklanjutinya.
Menurutnya, persoalan bukan semata-mata karena kekurangan kuota, melainkan karena banyak nelayan mendapatkan rekomendasi pengambilan BBM pada SPBN yang berada di kawasan PPI.
“Sebenarnya tidak ada yang namanya kurang. Yang menjadi permasalahan adalah semua nelayan di Rampa, khususnya nelayan Insan, semua mendapat rekomendasi pengambilan di SPBN yang ada di PPI,” jelas Abu Suwandi.
Ia mengatakan, ke depan pengambilan BBM subsidi bagi nelayan akan disesuaikan dengan alamat masing-masing. Nelayan nantinya diarahkan mendapatkan rekomendasi pada SPBN yang lokasinya paling dekat.
Melalui RDP tersebut, DPRD Kotabaru bersama pemerintah daerah dan pihak terkait diharapkan dapat menemukan solusi atas persoalan distribusi solar subsidi, sehingga kebutuhan BBM para nelayan dapat terpenuhi dan penyalurannya benar-benar tepat sasaran.
(Aswad)
