Kab. Semarang penanews.net – Jawa Tengah. Penanganan laporan dugaan perampasan dan pemerasan dengan ancaman kekerasan yang dialami Sukinem, warga Dusun Pongangan, Desa Samirono, Kecamatan Getasan, Kabupaten Semarang, kembali menjadi sorotan publik.
Bagaimana tidak? Laporan yang menurut keluarga telah disampaikan sejak 2023 itu hingga November 2026 masih menyisakan tanda tanya besar. Hampir tiga tahun berlalu, tetapi keluarga mengaku belum memperoleh kepastian hukum sebagaimana yang mereka harapkan.
Persoalan ini bahkan mulai memancing reaksi warga di platform media sosial. Sejumlah komentar mempertanyakan lambannya penyelesaian perkara dan meminta aparat kepolisian memberikan perhatian serius.
Salah satu komentar yang muncul berbunyi:
“KL GAK BAYAR NUNGGU SAMPAI QIAMAT KASUS GK KELAR.”
Komentar tersebut merupakan ekspresi kekecewaan warganet terhadap persoalan yang sedang disorot. Meskipun tidak dapat dijadikan bukti mengenai adanya praktik tertentu, komentar itu memperlihatkan munculnya pertanyaan publik mengenai kepastian penanganan laporan masyarakat.
Warganet lainnya menuliskan komentar singkat “up”, sementara akun lain turut menandai sejumlah akun kepolisian, di antaranya @polres semarang, @bidang_hukum_poldajateng, @ditpamobvit.poldajateng, dan @Polda Jateng Official.
Munculnya berbagai komentar tersebut menjadi perhatian tersendiri. Masyarakat tentu berharap laporan warga tidak dibiarkan berlarut-larut tanpa penjelasan yang transparan.
DUGAAN BEKING OKNUM TNI DAN POLISI, SIAPA YANG HARUS BERTANGGUNG JAWAB?
Di tengah panjangnya proses penanganan perkara, muncul pula dugaan dan pertanyaan dari pihak keluarga mengenai kemungkinan adanya pihak-pihak yang membekingi terlapor, termasuk dugaan keterlibatan oknum anggota TNI maupun kepolisian.
Dugaan tersebut merupakan hal serius yang membutuhkan klarifikasi dan pembuktian. Tidak boleh ada pihak yang langsung dinyatakan terlibat tanpa bukti dan pemeriksaan yang sah.
Namun, apabila benar terdapat upaya intervensi atau perlindungan terhadap pihak tertentu, persoalan itu harus ditelusuri secara profesional oleh institusi yang berwenang.
Pertanyaan publik pun semakin mengemuka: apakah ada kendala penyidikan, apakah terdapat intervensi pihak luar, ataukah ada persoalan koordinasi dan pengawasan internal?
Apakah penanganan perkara sudah berjalan sebagaimana mestinya?
Pertanyaan-pertanyaan ini perlu dijawab secara terbuka oleh Polres Semarang agar tidak berkembang menjadi spekulasi liar di tengah masyarakat.
DUA KENDARAAN DIDUGA DIRAMPAS, SUKINEM MENUNGGU KEADILAN
Peristiwa yang dilaporkan terjadi di Dusun Pongangan, Kecamatan Getasan. Dalam laporan tersebut, satu unit Yamaha NMAX dan satu unit kendaraan ATV milik Iskandar, anak kandung Sukinem, diduga dirampas oleh Lukas Aris Susanto dan Tabeta Sri Lestari bersama sejumlah orang lainnya.
Iskandar mengaku kecewa karena perkara yang menyangkut ibunya sekaligus kendaraan miliknya belum memberikan kejelasan sebagaimana yang diharapkan keluarga.
“Kami ini korban yang mencari keadilan. NMAX dan ATV itu milik saya. Ibu saya, Sukinem, yang mengalami peristiwa tersebut. Rekaman CCTV dan saksi menurut kami sudah cukup jelas. Tetapi mengapa sampai sekarang belum ada kepastian hukum?” ungkap Iskandar.
Keluarga mempertanyakan bagaimana tindak lanjut pemeriksaan rekaman CCTV, keterangan saksi, serta alat bukti lain yang telah disampaikan kepada penyidik.
Mereka menegaskan tidak meminta aparat memihak, melainkan meminta seluruh bukti diperiksa secara objektif dan perkara diproses sesuai ketentuan hukum.
SP2HP KE-VI SUDAH TERBIT, GELAR PERKARA SUDAH DILAKSANAKAN
Berdasarkan dokumen resmi Polres Semarang tertanggal 4 Mei 2026 yang diterima keluarga, perkara tersebut tercatat sebagai dugaan pemerasan dengan ancaman kekerasan.
Dalam Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) ke-VI, penyidik menyampaikan bahwa gelar perkara telah dilaksanakan pada 4 Mei 2026.
Dokumen tersebut juga mencantumkan rencana tindak lanjut berupa:
1. Pemeriksaan tambahan terhadap pelapor.
2. Pemeriksaan tambahan terhadap ahli bahasa.
Selain itu, surat panggilan saksi tertanggal 4 Mei 2026 meminta Sukinem memberikan keterangan tambahan pada Sabtu, 9 Mei 2026 pukul 10.00 WIB.
Dokumen ini menunjukkan adanya tahapan penyidikan yang telah dilakukan. Namun, keluarga masih mempertanyakan hasil konkret dari gelar perkara tersebut.
Bagaimana hasil pemeriksaan CCTV? Apakah seluruh saksi sudah dimintai keterangan? Bagaimana perkembangan penelusuran kepemilikan dan keberadaan kendaraan yang dipersoalkan?
Publik juga membutuhkan penjelasan mengenai langkah penyidikan setelah SP2HP ke-VI diterbitkan.
KINERJA KANIT UNIT I IPDA BAYU ADI RIYANTO DIPERTANYAKAN
Sorotan keluarga turut mengarah kepada penanganan perkara oleh Unit I Satreskrim Polres Semarang, khususnya Kanit Unit I, IPDA Bayu Adi Riyanto, S.H.
Iskandar mengaku kesulitan memperoleh informasi perkembangan perkara meskipun telah berulang kali berupaya menghubungi penyidik melalui WhatsApp, telepon, maupun mendatangi kantor kepolisian.
“Saya sudah berkali-kali menghubungi melalui WhatsApp maupun telepon. Saya juga beberapa kali datang ke Polres, tetapi sering tidak bisa bertemu. Kami ini pihak yang dirugikan. Apakah salah kalau kami meminta penjelasan mengenai perkembangan laporan sendiri?” tegasnya.
Pertanyaan mendasar yang kini menunggu jawaban adalah sejauh mana pengawasan terhadap perkara tersebut dilakukan?
Apakah sudah ada evaluasi terhadap lamanya penanganan laporan? Apa kendala hukum yang menyebabkan perkara belum memberikan kepastian sebagaimana diharapkan keluarga?
Apabila terdapat kekurangan alat bukti, penyidik perlu menjelaskan langkah yang telah ditempuh untuk melengkapinya.
KOMENTAR WARGA MULAI RAMAI, POLRES SEMARANG DIMINTA JANGAN DIAM
Komentar masyarakat di platform KompasX.com memperlihatkan bahwa persoalan ini mulai mendapat perhatian warganet.
Salah satu komentar yang menyinggung kasus tersebut mempertanyakan mengapa perkara seolah tidak kunjung selesai. Akun lainnya bahkan menandai sejumlah akun resmi kepolisian agar persoalan tersebut mendapat perhatian.
Kritik masyarakat semestinya menjadi bahan evaluasi bagi institusi kepolisian, khususnya dalam memberikan pelayanan informasi kepada pelapor.
Jangan sampai masyarakat yang mencari keadilan justru merasa kesulitan mendapatkan penjelasan mengenai laporan yang telah mereka sampaikan.
Di sisi lain, Polres Semarang tetap berhak memberikan penjelasan mengenai kendala penyidikan dan tahapan hukum yang sedang berjalan.
KAPOLDA JATENG HINGGA KAPOLRI DIMINTA TURUN TANGAN
Keluarga berharap Kapolda Jawa Tengah hingga Kapolri memberikan perhatian terhadap penanganan laporan Sukinem.
Evaluasi diperlukan untuk memastikan apakah proses penyidikan telah berjalan sesuai prosedur, apakah komunikasi dengan pelapor sudah dilakukan secara patut, dan apakah seluruh alat bukti telah ditindaklanjuti.
Pergantian pejabat Kapolres maupun Kasat Reskrim tidak seharusnya menyebabkan laporan masyarakat kehilangan kesinambungan penanganan.
Pihak keluarga juga berharap pengawasan dilakukan secara objektif, tanpa intervensi maupun perlakuan istimewa terhadap pihak mana pun.
SMSI JATENG SIAP KAWAL PERSOALAN
Persoalan ini juga menjadi perhatian kalangan media. Pihak yang tergabung dalam SMSI Jawa Tengah menyatakan kesiapan untuk mengawal dan mempublikasikan perkembangan perkara melalui jaringan media yang disebut mencapai sekitar 160 media.
Pengawalan pemberitaan diharapkan dapat mendorong transparansi, sekaligus memastikan masyarakat memperoleh informasi yang berimbang mengenai proses penanganan laporan tersebut.
REDAKSI MEMINTA KLARIFIKASI POLRES SEMARANG
Demi memenuhi prinsip keberimbangan dan kepentingan publik, redaksi meminta penjelasan kepada Polres Semarang, khususnya Unit I Satreskrim, terkait sejumlah pertanyaan berikut:
1. Apa alasan laporan Sukinem yang disampaikan sejak 2023 belum memberikan kepastian hukum hingga November 2026?
2. Bagaimana hasil gelar perkara pada 4 Mei 2026?
3. Apakah rekaman CCTV telah diperiksa dan dianalisis sebagai bagian dari penyidikan?
4. Apakah seluruh saksi yang disebutkan pelapor sudah diperiksa?
5. Bagaimana perkembangan keberadaan Yamaha NMAX dan kendaraan ATV yang dipersoalkan?
6. Apakah terdapat kendala teknis atau yuridis dalam penanganan perkara?
7. Apakah benar terdapat dugaan intervensi atau pihak yang membekingi terlapor, sebagaimana menjadi pertanyaan keluarga?
Redaksi juga memberikan kesempatan kepada IPDA Bayu Adi Riyanto, Kapolres Semarang, Kasat Reskrim, maupun pihak-pihak yang disebutkan dalam pemberitaan untuk memberikan klarifikasi dan hak jawab.
SUKINEM HANYA INGIN KEPASTIAN HUKUM
Di balik laporan polisi, dokumen SP2HP, dan proses penyidikan, ada seorang ibu bernama Sukinem yang menurut keluarganya masih menantikan kejelasan atas peristiwa yang dialaminya.
Iskandar menegaskan bahwa keluarganya tidak meminta perkara dipaksakan untuk memenangkan salah satu pihak.
“Kami hanya meminta hukum ditegakkan secara adil. Periksa semua bukti, periksa saksi, dan apabila ditemukan unsur pidana serta bukti yang cukup, silakan diproses sesuai hukum. Jangan biarkan kami terus menunggu tanpa penjelasan,” pungkasnya.
Kini masyarakat Kabupaten Semarang menunggu jawaban.
Hampir tiga tahun laporan berjalan, SP2HP ke-VI sudah diterbitkan, gelar perkara telah dilaksanakan. Lantas, kapan Sukinem mendapatkan kepastian hukum?
Jangan sampai pertanyaan masyarakat semakin banyak, sementara penjelasan dari institusi yang diharapkan memberikan kepastian justru belum terdengar. Red02_











