Pasar Parungpanjang Direvitalisasi, Ketua Paguyuban BPD Parung Panjang Sampaikan Kritikan Tajam

Bogor. penanews.net _ Jawa Barat. Giat proyek tender pembangunan atau revitalisasi Pasar Parungpanjang saat ini sudah mulai dilakukan dan masih dalam tahap pengerjaan. Proyek pembangunan pasar tradisional yang secara operasionalnya berada dibawah Perumda Pasar Tohaga Kabupaten Bogor ini, sudah berjalan sejak beberapa waktu lalu.

Kepala Unit Pasar Parungpanjang, Erick Ibnu Affan membenarkan bahwa proyek revitalisasi tersebut merupakan bagian proyek tender Pemkab Bogor dengan total anggaran dana sekitar 170 miliar rupiah lebih dan akan dibangun dengan dua lantai yaitu lantai dasar (basement) dan lantai satu.

“Totalnya ada 1.300 los dan kios yang akan dibangun. Jumlah total pedagang pemilik lokal di pasar lama ada sekitar 1.500. Saat ini sudah ada beberapa dari pedagang yang memesan los dan kios di pasar baru tersebut.”‘ ungkap Erick Ibnu Affan, Sabtu (11/12/2021).

Terpisah, proyek tender pembangunan pasar Parungpanjang tersebut, justeru mendapat kritikan tajam dari Ketua Paguyuban Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Kecamatan Parungpanjang, TB. Ule Sulaeman.

Ia menilai, pelaksanaan proyek tender tersebut tidak memperhatikan dampak lingkungan di masyarakat sekitar. Ule, sapaan akrabnya menyebut, imbas dari proyek ini salah satunya mengakibatkan ratusan rumah warga sekitar pasar terendam banjir jika hujan deras turun.

“Banjir itu terjadi karena saluran drainase di area pasar tidak berfungsi. Hal ini seharusnya jadi perhatian baik oleh pelaksana tender maupun dinas atau lembaga terkait,” cetus Ule kepada wartawan.

Lebih dari itu, lanjut Ule, diduga regulasi administrasi perijinan proyek tender dari revitalisasi pasar Parungpanjang juga di duga tidak dijalankan dengan baik dan lancar. Karena diduga dokumen Amdal belum turun namun proyeknya sudah berjalan.

“Kami kuatir, jika pembangunan proyek pasar ini tidak dirancang dengan baik dan benar, maka yang jelek itukan Bupati, seolah-seolah Bogor ini dinilai tidak bisa melaksanakan pembangunan,” bebernya.

Ule menambahkan, dokumen Amdal itu seharusnya dikaji sejak awal sebelum pembangunan dilaksanakan. Sehingga adanya proyek pembangunan tidak menyengsarakan masyarakat sekitar. Menurutnya, pihak kontraktor atau perusahaan penyedia jasa pembangunan pasar, tidak memiliki kewajiban untuk membenahi hal itu, karena kontraktor hanya membangun.

“Artinya ketika rumah warga kebanjiran imbas dari drainase pasar yang buruk, maka itu tugasnya DPUPR dan DLH Kabupaten Bogor. Saya melihat antara pihak kontraktor, DLH dan DPUPR tidak sinkron, sehingga terjadi dampak banjir seperti ini.” pungkas TB Ule Sulaeman.

 

Pewarta : Boim / Fahry

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *