oleh

Pegawai Honorer Kejari Bangkalan Dibully Tanpa Alasan

Bangkalan. penanews.net _ Jawa Timur. Sesuai pemberitaan yang sudah mencuat di beberapa media online kemarin (23/11/2021) salah seorang pramu bakti di Kejari Bangkalan telah diberhentikan secara sepihak oleh institusi pemerintah dengan tidak adanya alasan yang kuat.

Dan hal itu sudah melanggar undang – undang Ketenagakerjaan nomor 13 Tahun 2003 pasal 161 ayat (1).

Hal itu telah berdampak buruk kepada PP sebagai tenaga honorer disana yang sudah mengabdi selama 6 bulan. Perlu diketahui bahwa kondisi saat ini PP merasa terpukul mentalnya dan mengurung diri di kamar untuk tidak keluar rumah.

Informasi yang didapat (Senin, 23/11/2021) tim AJIB mendapat chatingan dari salah seorang anggota humas polres bahwa Ibu Ratu ingin mengajak ketemuan dengan tim terkait berita online tersebut di kantor Kejari pukul 15.00 WIB. Namun tim AJIB tidak mau karena menurutnya ada pihak ketiga.

Konfirmasi yang didapat dari Kajari Bangkalan melalui Kasi Intel dan Kasi Pidum menjelaskan bahwa diberhentikannya PP bukan semata – mata tidak ada alasan, jelas Kasi intel Dedi Franky, SH.
Ditanya mengenai kesalahan PP yang lebih detail Dedi tidak mau menjelaskan dengan alasan itu sudah menjadi privasi institusinya.

Informasi terakhir didapat PP diminta membuat surat pengunduran diri dari pihak Kejari atas pekerjaannya, namun PP menolak.

Menurut sorang praktisi hukum M. Rosul Mohtar Rasyid, SE, SH menjelaskan, dalam institusi kejaksaan negeri Bangkalan tidak dikenal atau berlaku sistem kerajaan sehingga tidak ada Raja atau Ratu baik secara formal maupun non formal

Sebagai institusi penegak hukum sangat berbahaya bila berlaku sistem kerajaan dengan pengakuan Ratu meskipun informal (tidak tertulis), penegak hukum akan tebang pilih dan faktanya ada kasus korupsi yang tidak jelas penanganannya seperti kasus BUMD Bangkalan yang banyak disorot aktivis Bangkalan.

Secara spesifik terkait pemberitaan atau tidak dilakukannya perpanjangan kontrak honorer Kejari Bangkalan, wajib menjelaskan alasan pemberhentian nya secara terbuka kepada yang bersangkutan dan dipertanggungjawabkan kepada publik karena berkaitan dengan anggaran institusi kejaksaan dan kehormatan seseorang.

 

Pewarta : Boim

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed