Garut. penanews.net _ Jawa Barat. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Garut menggelar acara Rapat Persiapan Pelaksanaan Tahapan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak Gelombang II Tahap 2 Tahun 2023 yang dilaksanakan di Aula Bank BJB Cabang Garut, Jalan Ahmad Yani, Kecamatan Garut Kota, Kabupaten Garut, Senin, 26 Desember 2022
Kepala DPMD Garut, Wawan Nurdin, dalam arahannya menyampaikan pihaknya bertanggung jawab terhadap keamanan Pilkades 2023, karena berdekatan dengan tahun politik.
“Jadi Alhamdulillah Garut masih bisa ikut (Pilkades), di mana dalam rangka Pilkades 2023 ini kita sudah masuk ke arena persiapan tahun politik, makanya mungkin Pilkades 2023 ini, kita betul-betul dipertaruhkan untuk bisa menyelesaikan permasalahan, sehingga audiens itu ya kita diminta pertanggung jawaban bahwa Pilkades ini akan aman,” Ujar Wawan.
Oleh karena itu, lanjut Wawan, pihaknya sengaja menyelenggarakan rapat ini untuk meminta masukan-masukan dari stakeholder, agar Pilkades 2023 tidak menemui permasalahan yang berarti.
“Permasalahan-permasalahan yang sudah terjadi di Tahun 2021 khususnya ini tidak terjadi lagi di 2023, ini berarti menjadi bahan untuk pelajaran kita, bagaimana ada masalah-masalah yang terjadi di 2021 ini bisa dihilangkan, bisa tidak terjadi di Pilkades 2023” Ujarnya
Sementara itu, Sekretaris DPMD Garut, Erwin, menuturkan jika rapat ini merupakan persiapan pembentukan panitia Pilkades serentak tingkat Kabupaten Garut.
“Ia mengatakan rencananya Pilkades serentak yang digelar di 82 desa di 28 Kecamatan ini akan dilaksanakan pada tanggal 15 Mei 2023″ Ungkapnya
Insya Allah berdasarkan arahan dan keputusan Bupatinya akan segera keluar, itu akan dilaksanakan tanggal 15 Mei 2023,” Tuturnya.
Erwin mengungkapkan kegiatan rapat ini merupakan salah satu upaya pihaknya untuk meminimalisasi persoalan-persoalan yang terjadi di Pilkades serentak tahun 2021 lalu, dengan harapan Pilkades serentak di tahun depan sukses tanpa menemui ekses.
Kita berharap, pertama bahwa dengan dibentuknya panitia tingkat kabupaten ini semua bekerja sesuai dengan bidang garapan, ada empat bidang dari mulai perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, kesekretariatan itu bekerja semua dan tidak ada over lap.
Satu jalur-satu jalur semua gitu ya tidak ada asal jalur, kemudian nanti juga kita bentuk tim penyelesaian perselisihan itu biasanya bekerja pasca Pilkades, tapi mudah-mudahan tim ini tidak bekerja karena diharapkan, tidak ada permasalahan yang muncul. Pungkasnya
