Pj Bupati Bogor Resmikan Kantong Parkir Truk Tambang, Transporter Minta Evaluasi Perbup 56/2023

Boim / Fahry

Bogor. penanews.net _ Jawa Barat. Penjabat (Pj) Bupati Bogor Asmawa Tomepu di dampingi jajaran Forkopimda dan sejumlah Kepala Dinas (OPD), meresmikan penggunaan kantong parkir yang diperuntukan bagi kendaraan angkutan tambang.

Kantong parkir yang sudah bisa di gunakan seluas 2,8 hektar dari 4 hektar yang akan dibangun, bisa menampung 450 truk tambang. Sedangkan total lahan parkir yang dipersiapkan adalah 10 hektar dari lahan milik Perhutani.

“Jadi hari ini, 17 Mei 2024 kantong parkir truk tambang sudah dapat di gunakan. Luasnya 2,8 hektar dan mampu menampung 450 unit truk angkutan tambang,” kata Asmawa Tomepu, Jum’at (17/5/2024).

Ia menjelaskan, pembangunan kantong parkir ini dibiayai dari dana CSR dari BJB dan tidak menggunakan anggaran daerah. Selain itu, ada bantuan dari para pengusaha angkutan tambang dan quari atau usaha pertambangan.

Asmawa Tomepu menjelaskan, pembangunan kantong parkir ini sebagai bukti komitmen Pemkab Bogor untuk mencari solusi jangka pendek permasalahan angkutan tambang, sesuai amanat dari Pj . Gubernur Jawa Barat saat dirinya dilantik menjadi Pj. Bupati Bogor.

“Setelah ada kantong parkir, maka semua truk angkutan tambang harus parkir disini dan tidak boleh melintas di jam larangan sesuai Perbup Bogor 56 tahun 2023” ucap Asmawa.

Namun dirinya mengakui, Pemkab Bogor tidak menutup mata atas adanya usulan dari semua pihak baik para pengusaha tambang, pengusaha transportasi maupun warga masyarakat umum.

“Kita ingin semua pihak tidak ada yang dirugikan. Investasi harus tetap berjalan, kepentingan warga pengguna jalan juga harus terus di perhatikan. Jadi kita cari solusi untuk kepentingan semua pihak,” jelasnya.

Sementara itu, perwakilan warga sekaligus perwakilan pengusaha tambang dan angkutan tambang, Ahmad Gojali mengaku sangat mendukung semua peraturan dan kebijakan Pemkab Bogor.

IMG 20240517 WA0248

Namun dirinya berharap agar ada evaluasi dan kajian mendalam dalam setiap aturan yang dibuat agar tidak merugikan sebagian warga, khususnya pengusaha angkutan tambang dan lainnya.

“Harus ada kajian dampak sosial, ekonomi dan hukum, karena ini kaitan dengan nasib usaha warga yang terlibat usaha tambang. Kami minta truk kosongan bisa melintas agar tidak terjadi pengangguran,” pungkasnya.

 

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *