Praktisi Hukum Putra Gunungsindur : Pemerintah Jangan Lindungi Kesalahan Suplier Dalam Penyaluran Program BPNT

Bogor. penanews.net _ Jawa Barat. Berbagai polemik dari pelaksanaan program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) terus disoroti tajam dan kritis oleh sejumlah pihak. Salah satunya oleh seorang praktisi hukum yang merupakan putra daerah dari Kecamatan Gunungsindur.

Menyikapi adanya berbagai kesalahan dan keterlambatan yang merugikan KPM (Keluarga Penerima Manfaat- Red), Rizal Triyanto SH mengaku sangat geram dan akan membela kepentingan dari warga.

“Setidaknya ada tiga poin penting yang sudah melanggar aturan program BPNT. Yakni, 1. Pengumpulan KKS milik KPM,
2. Melakukan Penggesekan Terlebih Dahulu dan 3. KPM belum menerima Komoditi dalam kurun waktu lebih dari dua minggu. Ini sudah menjadi unsur pidana,” tegas Rizal Triyanto kepada media ini, Rabu (5/01/2022).

Pria yang aktif di satu kantor hukum di wilayah Tanggerang ini juga mengaku tidak faham dan menyayangkan adanya pernyataan dari Kasi PKM Kecamatan Gunungsindur pada awak media bahwa pencairan tunai BPNT untuk KPM tidak bisa dilakukan kecuali dalam program PKH.

“Kalau begitu, apa fungsinya surat edaran Kemensos Nomor : 5370/6.1/BS.01/12/21 Perihal Percepatan Penyaluran Program Sembako dan BPNT PPKM Melalui Tunai,” tegas Rizal, sapaannya.

Rizal juga memberi perhatian khusus adanya keterlambatan penyaluran bahan komoditas kepada KPM. Menurut Rizal, hal ini menunjukkan bahwa PT. AAP sebagai suplier komoditas tidak siap untuk memenuhi kebutuhan program BPNT di Kecamatan Gunungsindur.

“Saya tidak ingin pihak pemerintahan dalam hal ini membela suplier dengan alasan apapun. Pemerintah dan TKSK harus membela kepentingan masyarakat dalam hal ini KPM,” tandasnya.

Rizal menegaskan bahwa dirinya akan mengambil langkah tegas dan terukur untuk mengusut tuntas adanya ragam kejanggalan dalam program BPNT ini.

“Jangan jadikan masyarakat atau KPM menjadi korban dengan adanya indikasi bisnis antara agen e-warong dan suplier. KPM jelas-jelas dirugikan akibat adanya keterlambatan penyaluran komoditas barang seperti sekarang ini.” tukasnya.

 

Pewarta : Boim / Fahry

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *