PRESS RELEASE WEBINAR LP3ES

PRESS RELEASE

“Isu HAM Era Jokowi & Kekerasan Negara”

Webinar LP3ES

 

Pembicara: Wijayanto (Direktur Center for Media and Democracy ), Usman Hamid (Direktur Eksekutif Amnesty Internasional Indonesia), Herlambang P. Wiratraman (Fakultas Hukum Universitas Airlangga), Moderator: Lya Anggraini (LP3ES) Hari/tanggal: Rabu, 9 Desember 2020 (15:35-17:45).

Setelah merampungkan dua angkatan Sekolah Demokrasi dan menyelenggarakan rangkaian kajian publik terkait isu kemunduran demokrasi, malam ini LP3ES menyoroti lebih dalam terkait kekerasan negara dan pelanggaran HAM.

Bahasan ini menjadi sangat penting  untuk menerangkan kondisi terkini dari isu represi terhadap masyarakat sipil yang terus  terjadi. Tidak tampil sendiri, seperti  biasanya, LP3ES pun menghadirkan tiga pakar yang akan mengupas isu ini dari tiga perspektif yang berbeda.

Pertama, Usman Hamid memulai pemaparannya dengan mengajak para peserta diskusi untuk menginga kembali rangkaian kasu pelanggaran HAM yang dialami masyarakat sipil selama tahun 2020.

Lagi-lagi, kebebasan berpendapat dan berekspresi dipersoalkan, baik dengan cara dipidanakan atau cara lain di luar proses hukum.

Hal tersebut juga diikuti dengan menguatnya aktor-aktor keamanan,  terutama kepolisian. Ada tindakan yang berlebihan oleh kepolisian untuk merespons perdebatan di ruang publikbaik secara online maupun offline.

Sebagai contoh, pemblokiran internet di Papua dan masih ada 35 aktivis politik   yang dipenjara. Selain itu, masih juga terjadi degenderisasi dengan dihapusnya regulasi kkerasan seksual dari daftar Prolegnas.

Ada fenomena baru dimana ruang kebebasan sipil untuk diperlakukan sama di depan hukum juga mengalami kemunduran. Misalnya, pencabutan posisi polisi atau aparatur hanya karena orientasi seksual dan gender.

Ini sangatlah ironi karena bagaimana pun sebagai manusia dan warga negara   Indonesia, mereka seharusnya mendapatkan proteksi dari negara terhadap hak-hak mereka sebagai kalangan minoritas.

Hamid juga menemukan kemunculan aktor baru di tengah pandemi yang ikut  terlibat sebagai korban dalam represi tersebut, yaitu: tenaga kesehatan. Mereka banyak menjadi harapan untuk menghadapi pandemi, tetapi tidak mendapatkan alat perlindungan yang memadai dari negara. Mulai dari APD yang langka sampai sulitnya mendapatkan akses Swap yang gratis, lalu juga fenomena tenaga medis yang diusir dari tempat tinggal.

Herlambang P. Wiratramanpun memperkuat pemaparan Usman Hamid dengan mengulik dari kacamata peneliti HAM. Ia berargumentasi bahwa represi  terhadap masyarakat sipil yang terjadi menunjukkan telah terjadinya neo-otoritarianisme.

Ia juga melihat bahwa telah terjadi kekerasan untuk berekspresi, entah itu bagi   buruh, mahasiswa atau masyarakat sipil, dalam penolakan UU Cipta Kerja. Dalam  proses penolakan itu ada upaya penyerangan balik, baik intimidasi, penangkapan, pembubaran paksa, dan sebagainya.

Data dari AJI ada 28 jurnalis, YLBHI mengungkapkan ada lebih dari 6000 peserta aksi yang ditangkap/ ditahan. Apa pula otoritarianisme digital berupa peretasan hingga internet shutdown atau bahkan kriminalisasi terhadap konten internet yang tidak secara legal seharusnya dapat dihentikan. Kemudian tidak luput serangan terhadap jurnalis, juga terhadap aktivis yang mengutarakan pendapat kritis mereka terkait kebijakan.

Aktivis mahasiswa di Malang, misalnya, ditahan dengan tuduhan yang berpindah-pindah, dari vandalisme, lalu pindah ke isu bertentangan dengan oligarki.

Kriminalisasi terkait konflik agraria juga masih tetap terjadi, walaupun tidak  terekspos media. Misalnya pada kasus Effending Buhing. Ada pula buzzers,   influencer dan pengintaian.

Juga penyerangan di UTSJ, penahanan dan kriminalisasi mahasiswa Papua dan  Ambon. Selain itu masih terdapat kasus extra-judicial killing. Seperti terbunuhnya Pendeta Yeremia pada akhir Oktober, kasus anak SMA yang pulang libur natal kemudian bertemu aparat dan ditembak mati, lalu ada pula kasus FPI Km 50.

Sejak Jokowi  berkuasa, pengerdilan ruang kebebasan sipil dan kekerasan masih terjadi. Akibatnya ada imunitas yang terjadi tanpa pertanggungjawaban hukum. Hal tersebut mencerminkan bagaimana pemerintah memiliki komitmen yang lemah dalam penegakan HAM di Indonesia.

Kebebasan akademik pun terancam. Ada tujuh model tekanan dan ancaman kebebasan akademik. Pertama, serangan siber terhadap aktivis akademik. Kedua,  penundukan kampus maupun lembaga riset oleh otoritas negara. Ketiga,  serangan terhadap pers mahasiswa. Keempat, kriminalisasi dengan dalih  pencemaran nama baik atau gugatan untuk membungkam akademisi. Kelima,  eskalasi penangkapan/penahanan dalam aksi, kriminalisasi dalam mengkritisi kebijakan negara. Ketujuh, skorsing terhadap mahasiswa. Argumen dari dua  pembicara tersebut kemudian dibungkus oleh perspektif struktural yang  dipaparkan oleh Wijayanto.

Ia menemukan bahwa represi masyarakat sipil yang terjadi saat ini, dapat dibandingkan dengan otoritarianisme orde baru, berdasarkan pembagian periode orde baru menurut Andrew Macintyre dan Hal Hill. Pada 1965-1974, kita bisa mengamati adanyakonsolidasi politik, dominasi  militer, aktifnya partai politik, dan partisipasinya tinggi.

Dari sini, kita ingat kembali kalau ada masa di orde baru ketika situasinya masih terbuka. Ada India Summer atau musim panas yang semu d itengah peralihan musim gugu  dan dingin. Kemudian, periode itu beralih hingga tahun 1983 ketika terjadi pemulihan ekonomi yang signifikan karena harga minyak membaik dan Golkar semakin kuat.

Tetapi pada masa ini, banyak media yang dibreidel, menandai masuknya  Indonesia ke rezi  otoriter. Kemudian dari 1983 hingga 1990, ada masa ketika  perekonomian mengalami penurunan sehingga memicu adanya deregulasi dan dominasi militer yang semakin kuat.

Gambaran itu dapat digunakan untuk merefleksikan kondisi  masyarakat sipil dan dinamika politik yang terjadi sekarang, seperti yang digambarkan melalui rangkaian kasus yang sebelumnya dijabarkan oleh pembicara sebelumnya. Puncaknya terjadi pada akhir 2019 ketika Prabowo berkoalisi dengan pemerintah.

Wijayanto juga berargumentasi bahwa negara kini tidak menjadikan keselamatan nyawa masyarakatnya sebagai komando kebijakan di tengah pandemi, melainkan kepentingan ekonomi.

Haltersebut terbukti melalui buruknya respons pemerintah terhadap penanganan Coronavirus di awal penyebarannya, pemaksaan New Normal untuk mengamankan ekonomi, dan juga pengesahan Omnibus Law di tengah Pandemi dengan terburu-buru.

Kondisi itu  semakin diperparah dengan kasus Ibu Yuli di Serang yang meninggal karena kelaparan di tengah wabah coronavirus. Kemudian juga soal pilkada di era  Pandemi yang berpotensi menciptakan cluster-clusterbaru.

Kekerasan negara itu tidak selalu dilihat secara eksplisit, tetapi juga melalui kebijakan-kebijakan seperti ini. Diskusi sore ini memberikan penjelasan yang luas  kepada publik mengenai kondisi penegakan HAM yang semakin mengkhawatirkan dan juga bagaimana kekerasan negara menjadi hal yang mungkin dilakukan di negara demokrasi.

Toleransi terhadap kekerasan HAM tidak hanya dilakukan oleh negara, melainkan juga oleh masyarakat yang ‘memaklumi’ keputusan pemerintah yang mengancam hak-hak  individu atau kelompok tertentu.

Lebihbahaya lagi jika hal  ini menjadi normal untuk dilakukan karena ada pembiaran dari publik dan  pemerintah. Oleh karena itu, diskusi ini menjadi hal yang penting untuk diketahui khalayak luas.

Jakarta, 09 Desember 2020

Wijayanto, Ph.D

(LP3ES Center for Media & Democracy)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *