By: Memet Hakim
Bandung penanews.net Jawa Barat- Mahasiswa, buruh dan berbagai ormas yg tergabung dalam GNPR telah berjilid-jilid melakukan demo baik di Jakarta maupun di daerah.
Korbannya sudah tentu ada dan tidak sedikit, entah berapa orang kena gebuk dan ditahan. Sudah ada juga pagar yg rusak, entah sengaja entah perbuatan demontran.
Yang pasti setiap ada demo, pihak aparat seringkali menyiapkan *pendemo tandingan ditempat dan waktu yang sama*, entah apa maksudnya. Mengadu sesama warga, atau memancing supaya terjadi kerusuhan. Seolah menjadi SOP standar.
Tuntutan masih berkisar Omnibus law, UU HIP, turunkan harga bbm, harga barang, tegakan keadilan sampai dengan turunkan Jokowi.
Seandaikan tuntutan berhasil misalnya Jokowi mundur atau dimundurkan *siapakah yang akan memetik hasilnya ?* Apakah mahasiswa ? Buruh atau GNPR ? Rasanya jauh api dari panggangnya. Para pendemo itu rasanya tidak menginginkan kekuasaan, harta ataupun jabatan. Mereka hanya ingin keadilan, persatuan dan tidak ada penindasan baik secara fisik maupun ekonomi.
*Loh kalo begitu siapa tg diuntungkan ?* Tentu *partai yang menikmati keuntungan itu*. Memang adakah jasa partai terhadap rakyat ? Atau jasa partai saat kemerdekaan ? Jujur rasanya partai ini tidak punya andil apapun. Yg ada para kadernya yg duduk di Eksekutif, Legislatif maupun Yudikatif harus dibayar dengan gaji besar sekali oleh rakyat. *Dan fakta saat ini banyak kader partai hidup dari korupsi anggaran negara, berbisnis dengan negara, yang pada intinya merugikan rakyat*. *Begitu juga dengan UU yg dihasilkan nya tidak berpihak pada rakyat*.
Apakah yg berjuang di lapangan mendapat bantuan dari partai ? Rasanya kok tidak terdengar ? Ikut gabung berjuang bersama rakyat juga tidak. Yang ada justru *rakyat bahu membahu dengan dana sendiri berjuang untuk bela negara dan bela agama.*
Para pengurus partai, terutama yg berkuasa, hanya terlihat ingin tetap mempertahankan kekuasaannya. Partai yg tidak berkuasa selalu ingin menjadi partai berkuasa. Ya *begitulah partai, tujuannya utk kekuasaan* bukan utk rakyat. Beda dengan demonstran.
Memang sejak adanya pilpres langsung *tidak ada lagi yang disebut wakil rakyat*, yang ada hanyalah *wakil partai*. Karena itulah yang diperhatikan hanya kepentingan partai. Dewan Perwakilan Rakyat sudah mati, yang ada hanya ada Dewan Perwakilan Partai tapi pake logo dan cap DPR.
*Lucunya walaupun tidak ikut berjuang untuk kepentingan rakyat, usulan calon presiden juga partai yg menentukan*. Ini kan tidak logis. Sama tidak logisnya dengan *presiden yang menentukan siapa calon presiden yg boleh ikut pilpres* dan *Presiden juga yang menentukan siapa pemenangnya*. Ini akibat logis dari seluruh pengurus KPU presiden yg memilih & menghitung hasilnya. Itulah sebabnya presidential threshold gak bisa 20 %, karena MK milik presiden juga
Arah negara kita semakin jauh dari Jiwa yang terkandung pada UUD 45 yang asli. Kekayaan negara yang terkait Bumi, tanah & Air yg seharusnya dimiliki negara, sekarang menjadi milik swasta bahkan milik asing. Penyimpangan sudah terlalu jauh, saatnya diperbaiki, semua elemen masyarakat harus rela melepaskan kepentingan partai untuk kejayaan rakyat atau pribumi. *Tapi apakah mungkin ?*. Kita perlu pemimpin yang berpihak pada rakyat. *Saatnya rakyat memilih pemimpin yg amanah, bukan boneka pengusaha atau partai dan penindas rakyatnya sendiri*
Menurut perhitungan kasar, rakyat Indonesia asli (pribumi) harusnya bisa bebas Pajak Bumi dan Bangunan, listrik murah, bebas pengangguran, jika kembali ke UUD 45 yang asli.
Semoga
Bandung, September, 2022
Memet Hakim
