Saatnya UU ITE Direvisi

Oleh DR. Sobirin Malian.,Sh.,M.H.

Akademisi Fak. Hukum Universitas Ahmad Dahlan (UAD) Yogyakarta

Kontroversi revisi UU Informasi dan transaksi Elektronik (UU ITE) terus menguat. Terakhir Menkopolhukam, Moh.Mahfud MD dengan bijak mengatakan, bahwa jangan alergi terhadap perubahan baru jika memang itu merupakan tuntutan. Karena hukum selalu berubah, tidak ada yang abadi (Kompas, 27 Februari 2021). Tulisan ini, berupaya ikut memberi pertimbangan, bahwa UU ITE penting direvisi.

Dalam hukum internasional sering dirujuk Teori Perimbangan Kekuatan (TPK). Teori ini terus menjadi praktik politik internasional selama lebih dari tiga abad. Ketika suatu negara atau blok negara menjadi terlalu kuat, negara lain menyikapinya sebagai ancaman bagi keamanan dan meresponnya dengan upaya perimbangan. Baik sendiri maupun dengan bantuan negara lain, untuk meningkatkan kekuatannya (Sheehan, 1996: v,3). Hanya ada dua opsi yang ditawarkan dalam Teori Perimbangan Kekuatan(TPK); Balancing dan Bandwagoning. Balancing merupakan upaya mengimbangi kekuatan (negara atau aliansi) pesaing dengan membangun kekuatan internal atau aliansi (sebagai kekuatan eksternal). Bandwagoning merupakan upaya kompromi dengan kekuatan pesaing untuk menghindari konflik, baik dalam bentuk memenuhi kepentingan pesaing atau menjadi bagian dalam aliansi pesaing.

Kedua opsi tersebut tidak cocok untuk posisi (subjek/objek) negara yang lemah karena, jelas yang hegemonik pasti akan menang. Oleh karena itu, harus ada opsi ketiga yag diyakini dapat menjadi solusi, dan diasumsikan jauh lebih fair dan adil. Opsi itu adalah bargaining.

Revisi UU ITE

Demikian juga dengan tuntutan revisi atas UU ITE. Jika dikontekskan dengan UU ITE, jelas undang-undang itu sangat hegemonik karena telah menjadi “alat” kekuasaan untuk melemahkan setiap orang yang berbeda pendapat dengan pemerintah. Posisi undang-undang ini makin tak terbendung karena di-back up oleh aparat kepolisisan yang ringan tangan. Oleh karena itu, dalam pandangan beberapa pakar, UU ITE telah dikonstruksikan sebagai tidak adil, diskriminatif, dan tebang pilih (Azyumardi Azra, Kompas,22/1/2021, Jimly Ashiddiqie, Republika,1/1/2021).

Opsi bargaining seharusnya dilakukan oleh DPR selaku wakil rakyat. DPR harus sensitif karena “korban” undang-undang ini adalah rakyat, tokoh kritis yang dianggap tidak sejalan dengan pemerintah dan ulama yang membela kebenaran. DPR harus membela dan melindung rakyat karena itulah fungsi dan tugas mereka yang harus dituangkan dalam legislasi.

Problem saat ini adalah, bagaimana agar DPR sesuai kewenangan yang diberikan konstitusi dapat mengambil inisiatif untuk merevisi undang-undang tersebut atau mendesak untuk mencabutnya.

Jika saja DPR sensitif, menteri bahkan Presiden telah memberi sinyal agar UU ITE segera direvisi jika dirasa menghadirkan ketidakadilan. Di sinilah kesempatan bagi DPR menggunakan hak inisiatifnya dalam bidang legislasi untuk berpihak pada rakyat.

UU Cermin Masyarakat

Bagaimanapun sebuah undang-undang semestinya mencerminkan kebutuhan dan kemanfaatan bagi masyarakat (Jeremy Bentham, 2011). Lebih dari itu, seperti dikatakan Satjipto Rahardjo, hukum itu tertanam ke dalam dan berakar dalam masyarakat. Hukum merupakan pantulan masyarakatnya. Hukum tak berada di dunia yang abstrak, tetapi juga tidak berada dalam “cengkeraman” kekuasaan.  Oleh karena itu hukum atau UU, tidak semata dilihat semata pencapaian hukum (legal achievement), tetapi lebih serius harus dilihat sebagai pencapaian sosial (sosiological impact).

Pemberlakuan UU Nomor 11 Tahun 2008, terutama Pasal 27 sampai Pasal 29 yang dikenal sebagai pasal karet harus dihapus. Saatnya merevisi pasal-pasal ini agar tetap sejalan dengan jiwa demokrasi. Pasal-pasal ini telah mengingatkan kita pada UU Antisubversi di zaman Orde Baru yang membuat orang takut berpendapat yang pada akhirnya menggiring pemerintahan Orde Baru ke arah pemerintahan yang otoriter. Apakah sejarah itu harus berulang?

Yogyakarta, 04 Maret 2021

sobirin malian shMH.jpg

DR Sobirin Malian.,SH.,M.H

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *