Setara Institute : HAM Dikesampingkan, Spiral Kekerasan Di Papua Berpotensi Terus Berlanjut

Hendardi, Ketua Setara Institut


penanews.net _ Jakarta. Masyarakat Indonesia kemvali berduka akibat konflik di Papua yang kembali menimbulkan korban jiwa. Minggu (25/4), Kepala Badan Intelijen Nasional (BIN) Daerah Papua, Brigjen TNI Putu IGP Dani NK telah menjadi korban penembakan dalam baku tembak dengan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB).

Respon Ketua MPR, Bambang Soesatyo (26/4) yang meminta aparat keamanan menurunkan kekuatan penuh dan menumpas habis KKB di Papua, namun dengan meletakkan urusan HAM sebagai urusan belakangan, justru dapat memicu berkembangnya spiral kekerasan dan kompleksitas persoalan konflik di Papua.

Demikian diungkapkan Setara Institute dalam keterangan resmi yang dikirim ke media ini, Selasa (27/4/2021). Menurut Setara Institute, dalam konstruksi HAM yang juga diatur dalam UUD 1945 pasal 28i, terdapat hak-hak yang terkategori non-derogable rights yang tidak dapat dikurangi dalam kondisi apapun dan oleh siapapun.

“Dalam UU HAM telah dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan “dalam keadaan apapun” termasuk keadaan perang, sengketa senjata, dan atau keadaan darurat. Kemudian yang dimaksud dengan “siapapun” adalah Negara, Pemerintah dan atau anggota masyarakat.” Ujar Hendardi, Ketua Setara Institute, dalam rilis resmi lembaga tersebut.

Populer

Dalam keterangan pers yang mencantumkan narahubung
Ikhsan Yosarie, selaku Peneliti HAM dan Sektor Keamanan Setara Institute, serta Bonar Tigor Naipospos, selaku Wakil Ketua Setara Institute, ada beberapa point yang disampaikan. Diantaranya :

1. Berkembangnya spiral kekerasan hanya akan mengakibatkan semakin banyaknya korban berjatuhan, terutama dari masyarakat sipil. Bahkan pada Kamis (8/4), 2 orang guru SD juga menjadi korban penembakan karena dianggap sebagai pendatang yang bertugas sebagai mata-mata.

Pelbagai kasus penembakan yang memakan korban jiwa, terutama dari masyarakat sipil, semakin memperlihatkan pendekatan keamanan tidak menjadi jawaban atas persoalan konflik di tanah Papua.

2. Ketimbang meletakkan HAM sebagai urusan belakangan, yang secara eksplisit tidak kondusif terhadap penyelesaian konflik Papua, Pendekatan halus (soft approach) dalam bentuk negosiasi yang dilakukan terhadap GAM di Aceh seharusnya dapat menjadi pembelajaran.

Terlebih, para aktor yang terlibat ketika itu masih dapat dijumpai. Melalui strategi ini kelompok eks kombatan GAM yang dipimpin Din Minimi telah menyerahkan diri pada 2015 lalu. Penyerahan diri Din Minimi itu kemudian diikuti oleh 120 orang anak buahnya dan menyerahkan persenjataan yang mereka pegang (bbc, 29/12/2015). Dengan demikian, penyelesaian konflik dapat dilakukan tanpa memakan korban jiwa lagi, terutama dari masyarakat sipil.

3. Dalam penyelesaian konflik di Papua, SETARA mendesak kedua belah pihak untuk melakukan kesepakatan penghentian permusuhan (cessation of hostilities) agar dialog mencari jalan damai dapat dilakukan. Kemudian mengedepankan penegakan hukum. Upaya perlu dilakukan untuk mengeliminasi kekuatan bersenjata sebagai sarana solutif, penyelesaian, atau pun pemecah masalah keamanan.

IMG 20210427 WA0113

~ Logo Setara Institute

Penulis : Boim / Fahry

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *