Bogor. penanews.net _ Jawa Barat. Pemerintah Kabupaten Bogor dipastikan akan segera menyalurkan uang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara (TPP ASN) untuk tahun anggaran 2023. Sebelumnya, TPP ASN sempat terhambat akibat belum lengkapnya administrasi dan hukum guna dilakukan pencairan/penyaluran.
“Kalau gaji ASN sudah dibayar dan tidak ada masalah. Tapi TPP ASN kemarin itu memang sempat tertunda. Tapi segera akan cair karena Perbup Bogor soal TPP ASN itu sudah selesai,” ungkap Teuku Mulya Kepala BPKAD Pemkab Bogor.
Sebelumnya, Kepala BPKAD juga telah menyampaikan bahwa Peraturan Bupati (Perbup) Bogor nomor 11/2023 tentang ADD sudah resmi ditetapkan Plt Bupati Bogor Iwan Setiawan, pada tanggal 30 Maret 2023
Perbup nomor 11 tahun 2023 mengatur tentang alokasi Anggaran Dana Desa (ADD) yaitu pembayaran penghasilan tetap atau gaji Kepala Desa beserta perangkat desa dan jajarannya.
Mengutip data dari laman website DPMD Kabupaten Bogor, berbeda dengan tahun anggaran 2022,, dalam Perbup soal ADD di tahun 2023 ini terdapat pula alokasi Operasional Kepala Desa diluar dari uang penghasilan tetap atau gaji.
Walaupun di ADD 2023 ini Kades tidak naik gaji yaitu Rp. 4.750.000, namun Pemkab Bogor menanggung iuran BPJS serta para Kepala Desa juga diberikan Operasional Kepala Desa dengan nilai total seluruhnya Rp 24.960.000.000.
Dari 416 Kepala Desa, maka tahun 2023 ini, setiap Kepala Desa di Kabupaten Bogor akan mendapatkan tambahan Rp. 60 juta per tahun, atau Rp 5 juta per bulan dari alokasi Operasional Kepala Desa di luar penghasilan tetap atau gaji.
Didalam isi Perbup tentang ADD ini, Plt. Bupati Bogor Iwan Setiawan telah menganggarkan dana sebesar Rp 371.651.621.248. Jumlah total ADD tahun 2023 ini ada kenaikan sebesar Rp. 6 miliar lebih jika dibandingkan total ADD di tahun 2022 lalu.
Namun demikian kenaikan belum terjadi pada Insentif 10.400 guru ngaji atau tenaga pengajar, tunjangan 3.253 anggota BPD dan 4.160 anggota Linmas, juga 19.235 orang Ketua RT/RW.
Disebutkan pula faktor ADD naik di tahun 2023 diantaranya adalah adanya kenaikan operasional BPD yang semula Rp 1 juta menjadi Rp 1,5 juta pertahun, bertambahnya RT RW sebanyak 41 orang , dari 19.194 orang menjadi 19.235 orang Ketua RT/RW.
Lalu ada pula penambahan petugas posyandu dari 4.830 menjadi 4.834 orang. Biaya operasional posyandu juga bertambah dari Rp2 juta per tahun menjadi Rp3 juta per tahun.
