Pewarta : Boim / Fahry
penanews.net _ Bogor, Jawa Barat. Keterlambatan pembayaran uang insentif bagi tenaga kesehatan (nakes) dan keterlambatan pembayaran uang klaim penanganan covid 19 oleh rumah sakit (RS), ditanggapi serius oleh Komisi IV DPRD Kabupaten Bogor.
Wakil Ketua Komisi IV, Ridwan Muhibi mengatakan, refocusing berbagai anggaran telah dilakukan pemerintah pusat maupun daerah, dengan tujuan untuk konsentrasi pada anggaran kesehatan terutama penanganan covid 19.
“Jika perlu lakukan jemput bola, apa kendala yang terjadi sehingga ada keterlambatan. Bantu dan fasilitasi para nakes maupun rumah sakit yang sudah berjuang membantu penanganan covid 19,” ungkap Ridwan Muhibi, Senin (29/3/2021).
Baca Juga : penanews.net _ duka nakes layani kesehatan di tengah pandemi covid-19
Politisi Partai Golkar yang akrab disapa Kang Bibih ini memegaskan, membantu para nakes dan RS yang telah berjuang sebagai garda terdepan penanganan covid 19 harus dilakukan sebagi bentuk apresiasi dan empati bersama.
“Kalau kendalanya administratif, ya harus dibantu. Dinkes harus jadi jembatan komunikasi. Karena anggaran biaya yang disediakan pemerintah sudah sangat besar untuk pemanganan covid 19 ini,” imbuhnya.
Kang Bibih berharap, keterlambatan pembayaran seperti ini jangan sampai terjadi kembali di kemudian hari. Hal ini harus dijadikan evaluasi bersama semua pihak, terutama Kemenkes dan Dinkes Kabuoaten Bogor khususnya.
Baca Juga : penanews.net _ insentif nakes covid-19 macet ini kata dinkes kabupaten bogor
“Kami akan terus berikan perhatian penuh terkait hal kesehatan dan akan memdorong untuk adanya penyelesaian pembayaran hak – hak pata nakes dan rumah sakit tersebut. Semoga dengan kebersamaan dalam perjuangan kesehatan, pandemi ini akan segera berakhir.” Tukasnya.
~ Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Bogor, Ridwan Muhibi.