Subang. Penanews.net _ Jawa Barat Forum Masyarakat Subang Bersatu (FMSB) angkat bicara menanggapi pernyataan Luther Panjaitan dari pihak BYD yang sebelumnya menyinggung aksi demonstrasi terhadap PT BYD Auto Indonesia (BYD). FMSB membantah narasi pemberitaan yang menyebut perusahaan tersebut berkali-kali digeruduk organisasi masyarakat (ormas).
Juru Bicara FMSB, Megi Akbar Setiawan, menegaskan bahwa aksi unjuk rasa yang dilakukan pihaknya di lingkungan PT BYD Auto Indonesia merupakan aksi pertama. Ia juga meluruskan penyebutan FMSB sebagai ormas karena menurutnya forum tersebut tidak mengatasnamakan organisasi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan perundang-undangan.
Pernyataan itu disampaikan Megi dalam konferensi pers di salah satu kafe di Kabupaten Subang, Kamis (13/11/2026) malam.
Menurut Megi, munculnya narasi bahwa BYD berkali-kali digeruduk ormas setelah pernyataan Luther di sejumlah media perlu diluruskan agar tidak menimbulkan persepsi yang keliru di tengah masyarakat.
“Perlu kami sampaikan bahwa itu merupakan literasi yang sesat. Kami dari Forum Masyarakat Subang Bersatu baru kali pertama melakukan aksi unjuk rasa di PT BYD Auto Indonesia,” tegas Megi.
Ia menjelaskan, FMSB merupakan forum yang lahir dari keresahan masyarakat Kabupaten Subang terhadap berbagai dampak sosial yang muncul seiring masuknya investasi berskala besar ke daerah tersebut.
Megi juga menolak penyebutan FMSB sebagai ormas. Menurutnya, forum tersebut merupakan wadah konsolidasi masyarakat yang bergerak secara taktis dan tidak memiliki struktur organisasi formal sebagaimana organisasi kemasyarakatan pada umumnya.
“Kami tidak mengatasnamakan ormas. Kami di sini mengatasnamakan warga masyarakat Kabupaten Subang. FMSB merupakan forum yang hadir dan lahir berdasarkan keresahan masyarakat atas persoalan sosial yang hari ini muncul dari investasi yang masuk ke Kabupaten Subang,” jelasnya.
Lebih jauh, Megi menjelaskan bahwa aksi demonstrasi terhadap BYD tidak muncul secara tiba-tiba. Sebelumnya, FMSB telah melakukan sejumlah konsolidasi di tingkat kecamatan untuk menyerap keresahan masyarakat terkait sulitnya mendapatkan pekerjaan di tengah masuknya investasi industri berskala besar.
Menurutnya, persoalan utama yang ingin disuarakan adalah bagaimana investasi yang masuk ke Kabupaten Subang mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat lokal, khususnya dalam hal penyerapan tenaga kerja.
Ia mengingatkan bahwa pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten sebelumnya telah menyampaikan harapan agar perusahaan yang berinvestasi dapat memprioritaskan tenaga kerja lokal.
Megi mengutip pernyataan Gubernur Jawa Barat dan Bupati Subang yang menginginkan agar investasi tidak hanya menghadirkan pembangunan industri, tetapi juga membuka kesempatan kerja bagi masyarakat setempat.
“Kami tidak antiinvestasi. Tetapi bagaimana investasi yang hadir di Subang hari ini dapat menciptakan lapangan pekerjaan dan memprioritaskan warga lokal, sementara angka pengangguran di Kabupaten Subang masih cukup tinggi,” ungkapnya.
Ia menyebut berdasarkan data yang pernah dibacanya, jumlah pengangguran di Kabupaten Subang mencapai sekitar 70 ribu orang. Namun, angka tersebut perlu dilihat berdasarkan data resmi dan periode pendataannya.
Megi menambahkan, aksi demonstrasi juga menjadi salah satu cara untuk mendorong keterbukaan informasi mengenai komposisi tenaga kerja yang terserap di perusahaan.
Ia menyinggung informasi yang muncul setelah aksi, yakni terkait komposisi pekerja yang disebut terdiri dari tenaga kerja asing, pekerja asal Jawa Barat, dan warga Kabupaten Subang.
Megi juga menyoroti alasan mengenai kompetensi dan pengalaman kerja masyarakat lokal yang dinilai belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan industri otomotif.
Menurutnya, persoalan kompetensi seharusnya dijawab melalui program pelatihan, peningkatan keterampilan, serta transfer pengetahuan dari perusahaan kepada tenaga kerja lokal.
Ia menilai, ketika industri otomotif pertama kali berkembang di Indonesia, tenaga kerja nasional juga membutuhkan proses pembelajaran dan adaptasi. Karena itu, kondisi tersebut semestinya menjadi pelajaran bahwa kualitas SDM dapat dibangun melalui kerja sama antara perusahaan, pemerintah, dan masyarakat.
“Kalau alasannya orang Subang belum memiliki kompetensi atau pengalaman di bidang otomotif, lalu kenapa tidak ada program bersama untuk membangun daerah? Bisa melalui transfer knowledge, pelatihan, dan peningkatan kualitas SDM,” ujarnya.
Menurut Megi, industrialisasi di Kabupaten Subang merupakan perubahan besar yang tidak hanya berkaitan dengan pembangunan pabrik dan masuknya investasi, tetapi juga menyangkut perubahan sosial serta masa depan masyarakat.
Ia menggambarkan Subang yang sebelumnya identik dengan kawasan persawahan dan perkebunan kini mulai mengalami perubahan dengan tumbuhnya kawasan industri.
Karena itu, menurutnya, pemerintah dan pelaku industri memiliki tanggung jawab untuk memastikan masyarakat lokal tidak hanya menjadi penonton dalam proses industrialisasi tersebut.
“Ini tugas siapa yang bisa menciptakan kualitas SDM dan membangun peradaban yang baik ke depannya? Mau tidak mau, suka tidak suka, Subang hari ini sedang mengalami perubahan. Industrialisasi harus sinkron dengan bagaimana meningkatkan kualitas masyarakat di daerah,” katanya.
Megi juga menanggapi anggapan bahwa aksi demonstrasi dapat menghambat investasi. Ia menegaskan bahwa penyampaian aspirasi merupakan bagian dari demokrasi dan tidak seharusnya langsung dimaknai sebagai sikap menolak kehadiran investor.
Baginya, kritik terhadap kebijakan investasi justru diperlukan agar pembangunan industri berjalan beriringan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
FMSB berharap persoalan tersebut dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah dan pihak perusahaan, khususnya dalam membangun pola komunikasi serta program konkret untuk meningkatkan penyerapan tenaga kerja lokal.
