Subang. Penanews.net_ Jawa Barat Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kabupaten Subang memberikan sejumlah catatan penting dalam Pandangan Umum terhadap Nota Pengantar Bupati atas Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025. Salah satu sorotan utama adalah ketidakadilan dalam program seragam gratis yang hanya menyasar sekolah negeri.
“Program seragam gratis itu kami apresiasi, tapi harus adil. Kalau hanya untuk siswa sekolah negeri, itu diskriminatif. Pajak daerah itu dibayar semua warga, termasuk orang tua siswa di sekolah swasta yang banyak dinaungi yayasan pesantren,” tegas A. Fauzi Ridwan, anggota DPRD Subang dari Fraksi PKB, Kamis(31/7/2025).
Selain soal pendidikan, Fraksi PKB juga menyoroti pentingnya peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) di tengah berkembangnya sektor industri di Subang. Mereka mendorong Balai Latihan Kerja (BLK) Disnaker Subang agar tidak hanya menjalankan pelatihan, tetapi juga menjamin distribusi tenaga kerja ke perusahaan-perusahaan lokal.
“Kalau BLK milik pemda saja tidak bisa menyalurkan lulusannya, bagaimana dengan lembaga pelatihan swasta? Apalagi anggaran BLK dalam APBD perubahan ini mencapai sekitar Rp2 miliar,” tambah Politisi asal Pantura Subang tersebut.
Fraksi PKB juga meminta proses lelang jabatan atau open bidding di BUMD Subang Sejahtera dilakukan secara transparan agar menghasilkan jajaran direksi yang profesional dan berintegritas.
Tak hanya itu, janji politik Bupati terkait pembangunan Rumah Sakit di wilayah Pantura kembali diingatkan agar dialokasikan anggarannya dalam APBD Perubahan.
“Sudah saatnya pembangunan rumah sakit di Pantura direalisasikan. Ini bukan hanya soal janji politik, tapi kebutuhan mendesak masyarakat,” ujar dewan yang terpilih dari dapil Subang 4 meliputi Kecamatan Patokbeusi, Blanakan dan Ciasem.
Di akhir pandangannya, Fraksi PKB mendorong percepatan realisasi pembangunan dan penyerapan anggaran agar masyarakat segera merasakan dampak dari program-program prioritas pemerintah daerah.
Indri
