Kotabaru, penanews.net – Pemerintah Kabupaten Kotabaru diminta lebih serius mempersiapkan langkah pencegahan dan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) melalui perencanaan serta penganggaran yang matang dalam APBD Tahun Anggaran 2027.
Permintaan tersebut disampaikan Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Kotabaru, Dr. Gewsima Mega Putra, S.E., M.M. Menurutnya, rentetan kejadian karhutla sepanjang 2026 harus menjadi perhatian sekaligus bahan evaluasi bagi pemerintah daerah agar kejadian serupa tidak kembali terulang tanpa kesiapan yang memadai.
“Apa yang terjadi tahun ini bisa saja kembali terjadi pada tahun depan. Karena itu, pemerintah daerah harus mulai mempersiapkan langkah mitigasi sejak sekarang, baik dari sisi perencanaan, kesiapan personel, sarana prasarana, maupun dukungan anggarannya,” ujar Gewsima.
Ia menilai, penanganan karhutla tidak semestinya hanya mengandalkan tindakan pemadaman setelah api meluas. Sebaliknya, pemerintah perlu memperkuat langkah antisipasi sejak dini, mulai dari pemetaan kawasan rawan kebakaran, peningkatan kesiapsiagaan personel hingga koordinasi lintas instansi.
Untuk itu, Gewsima mendorong Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) bersama organisasi perangkat daerah terkait melakukan evaluasi menyeluruh terhadap penanganan karhutla selama 2026. Evaluasi tersebut penting untuk mengetahui berbagai kendala yang dihadapi petugas di lapangan sekaligus menentukan kebutuhan penanganan pada tahun berikutnya.
“Jangan sampai setiap tahun kita menghadapi persoalan yang sama, tetapi tidak melakukan perbaikan dalam perencanaan. Kalau kita sudah mengetahui potensi ancamannya, maka sudah seharusnya pemerintah menyiapkan langkah antisipasi lebih awal,” tegasnya.
Selain perencanaan, ia juga menekankan pentingnya dukungan fasilitas operasional, seperti peralatan pemadaman, ketersediaan sumber air, kendaraan operasional, serta perlindungan dan dukungan bagi petugas maupun relawan yang terlibat dalam penanggulangan kebakaran.
Menurutnya, upaya pencegahan karhutla membutuhkan keterlibatan berbagai pihak. Karena itu, pemerintah daerah perlu memperkuat sinergi dengan TNI, Polri, pemadam kebakaran, masyarakat, relawan kebencanaan hingga perusahaan yang beroperasi di wilayah Kotabaru.
Keterlibatan perusahaan dinilai penting sebagai bentuk tanggung jawab bersama dalam menjaga kelestarian lingkungan serta mengantisipasi potensi bencana di wilayah operasional masing-masing.
Di sisi lain, Gewsima memahami kondisi fiskal daerah yang saat ini tengah mengalami tekanan dan penyesuaian. Meski demikian, ia mengingatkan agar keterbatasan anggaran tidak menjadi alasan untuk mengesampingkan program mitigasi bencana.
“Kita memahami kondisi APBD sedang mengalami penyesuaian. Namun, mitigasi bencana tidak boleh diabaikan. Biaya pencegahan harus kita perhitungkan sejak awal, karena dampak kebakaran bisa jauh lebih besar, baik terhadap kesehatan masyarakat, lingkungan, maupun aktivitas perekonomian,” jelasnya.
Ia berharap pemerintah daerah tidak hanya memprioritaskan anggaran untuk penanganan ketika kondisi darurat terjadi. Dukungan terhadap program pencegahan dan kesiapsiagaan juga harus dipastikan tersedia, terutama menjelang periode rawan kebakaran.
Gewsima menegaskan, Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kotabaru akan turut mencermati kebutuhan anggaran mitigasi bencana dalam pembahasan APBD 2027 mendatang.
“Saya ingin mengingatkan pemerintah daerah bahwa bencana tidak menunggu anggaran kita siap. Karena itu, perencanaan harus dilakukan sejak dini. Apa yang kita alami tahun ini harus menjadi pelajaran agar tahun depan kita jauh lebih siap,” katanya.
Ia pun berharap mitigasi karhutla dapat ditempatkan sebagai salah satu program prioritas dalam arah kebijakan pembangunan Kabupaten Kotabaru tahun 2027.
“Jangan menunggu api membesar baru kita bergerak. Pemerintah harus hadir lebih awal melalui perencanaan yang matang, penganggaran yang tepat, dan kesiapsiagaan yang nyata untuk melindungi masyarakat Kabupaten Kotabaru,” pungkasnya.
(Aswad)
