Supiori, penanews.net _ Papua. Lembaga Swadaya Masyarakat Aliansi Peduli Rakyat Indonesia (LSM-APRI) Papua secara lantang mendesak seluruh pemangku kepentingan untuk segera membuka ruang keterbukaan informasi terkait kelanjutan Proyek Strategis Nasional (PSN) Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro (PLTM) Wabudori di Kabupaten Supiori, Papua.
Langkah tegas ini diambil demi mengawal agar proyek energi bersih berkapasitas 1,2 megawatt (MW) tersebut tidak berjalan di tempat, melainkan mampu memberikan dampak konkret tanpa mengorbankan hak-hak masyarakat lokal.
Ketua LSM-APRI Papua, Frengki Pariaribo, pada kesempatan Jumat (19/06/2026), menegaskan bahwa pihaknya memberikan dukungan penuh terhadap kehadiran infrastruktur pemanfaatan aliran Sungai Wabudori ini. Namun, dukungan tersebut bukan berarti tanpa catatan kritis, mengingat kondisi di lapangan menunjukkan bahwa proyek strategis ini belum beroperasi secara maksimal dan cenderung minim kepastian.
“Kami dari LSM-APRI Papua mengapresiasi kehadiran PLTM Wabudori di tanah Supiori. Ini proyek strategis nasional, proyek energi bersih yang kami dukung 100 persen karena untuk kepentingan rakyat Papua dan Indonesia ke depan. Tapi apresiasi kami akan lebih lengkap kalau disertai kepastian. Sampai saat ini PLTM Wabudori belum berjalan maksimal. Masyarakat pemilik hak ulayat masih bertanya: kapan manfaatnya bisa dirasakan? Kapan anak-anak asli Supiori dapat ruang kerja yang layak di proyek yang berdiri di tanah mereka sendiri?” tuntut Frengki secara tajam.
Melalui gerakan moral bertajuk “Mari Kita Bertanya Bersama Demi Wabudori yang Lebih Baik”, LSM-APRI Papua merumuskan tiga tuntutan pertanyaan krusial yang wajib dijawab secara transparan oleh pemerintah maupun pihak pengelola proyek.
Pertama, mengenai lini masa yang pasti terkait kapan tahapan proyek selanjutnya akan dieksekusi. Kedua, mengenai kejelasan skema keterlibatan serta jaminan bagi masyarakat pemilik hak ulayat di Supiori. Ketiga, mengenai transparansi data publik yang harus dibuka lebar-lebar guna memutus rantai informasi simpang siur yang sengaja atau tidak sengaja berkembang di tengah masyarakat.
LSM-APRI menegaskan bahwa kondisi simpang siur ini tidak boleh dibiarkan berlarut-larut. Tanpa adanya satu pintu informasi yang valid dan jujur dari pihak pengelola, rumor negatif akan terus menggelinding dan berpotensi merusak iklim investasi serta hubungan baik dengan warga adat. Bagi LSM-APRI, keterbukaan data adalah obat penawar paling mujarab untuk menghentikan segala kesimpangsiuran yang memicu kegelisahan dan kecurigaan di akar rumput.
Frengki menggarisbawahi bahwa tuntutan keterbukaan ini murni bergerak atas satu tujuan besar, yaitu memastikan megaproyek Wabudori berjalan lancar dan membawa kemaslahatan nyata bagi seluruh masyarakat Supiori dan tanah Papua. Pihaknya dengan tegas menepis anggapan bahwa LSM bersikap anti terhadap pembangunan, melainkan hadir sebagai benteng pertahanan agar hak-hak masyarakat adat tidak dikesampingkan atas nama modernisasi.
“LSM-APRI tidak anti pembangunan. Tugas kami menyoroti agar pembangunan jalan dengan benar, transparan, dan tidak meninggalkan rakyat. Kami minta pemerintah dan pengelola Wabudori segera buka ruang dialog. Selesaikan hak-hak masyarakat adat, pastikan lowongan kerja untuk anak Supiori, dan jalankan proyek ini secara profesional dan akuntabel. Wabudori jangan sampai hanya jadi wacana besar. Masyarakat Supiori siap mendukung, asal mereka juga dilibatkan dan disejahterakan,” jabar Frengki dengan nada lugas.
LSM-APRI Papua memperingatkan agar PLTM Wabudori tidak berakhir menjadi proyek mati yang hanya indah di atas meja birokrasi tanpa realisasi nyata di lapangan. Kunci keberhasilan proyek ini berada pada kejujuran pengelolaan data, pelibatan aktif tenaga kerja lokal yang memprioritaskan kesejahteraan anak asli daerah, serta keberanian meluruskan segala bentuk berita simpang siur yang meresahkan.
“Kami dukung Wabudori, tapi masyarakat adat Supiori berhak dapat kepastian. Hak ulayat harus tuntas, anak Supiori harus dapat kerja, dan pengelolaan harus transparan. Kami minta pemerintah dan pengelola segera buka dialog agar Wabudori benar-benar jadi terang untuk Papua, bukan sekadar proyek di atas kertas,” pungkas Frengki menutup pernyataannya dengan tegas.
Sebagai komitmen nyata, LSM-APRI Papua menyatakan siap bertindak sebagai jembatan dialog yang independen demi mempertemukan seluruh pihak, mengakhiri simpang siur informasi, mencari solusi konkret, dan mengawal bersama keberlanjutan masa depan energi di tanah Supiori.
(Fian/Olin)
