Bogor, penanews.net _ Jawa Barat. Ketua Pengurus Anak Cabang (PAC) Partai Gerindra Kecamatan Jasinga, Rahmat Mulyana, menyatakan keberatannya atas dugaan pencatutan nama Partai Gerindra dalam polemik Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3TGAI) yang mencuat di Kecamatan Jasinga, Kabupaten Bogor. Pernyataan tersebut disampaikan pada Kamis (16/7/2026).
Rahmat Mulyana, yang akrab disapa Pamatuk, menilai munculnya dugaan penyalahgunaan nama Partai Gerindra dalam kasus tersebut telah merugikan dirinya sebagai Ketua PAC sekaligus mencoreng nama baik partai. Ia menegaskan bahwa kepengurusan PAC Gerindra Jasinga tidak pernah dilibatkan ataupun berkoordinasi terkait pelaksanaan program P3TGAI yang menjadi sorotan.
Menurut Rahmat, informasi yang beredar di berbagai platform media sosial, termasuk TikTok, menyebut adanya dugaan pemotongan anggaran P3TGAI dengan mengatasnamakan Partai Gerindra. Ia menilai informasi tersebut berpotensi menimbulkan persepsi negatif terhadap partai apabila tidak segera diluruskan.
“Saya melihat di media sosial, khususnya TikTok, ada pemberitaan mengenai dugaan pemotongan anggaran P3TGAI yang mengatasnamakan Partai Gerindra. Hal ini sangat merugikan kami karena menyangkut kredibilitas dan nama baik Partai Gerindra,” ujar Rahmat.
Ia mengaku akan menelusuri identitas oknum yang disebut-sebut mengatasnamakan Partai Gerindra. Menurutnya, apabila benar yang bersangkutan bukan bagian dari struktur resmi kepengurusan partai, maka tindakan tersebut merupakan bentuk pencatutan nama organisasi yang tidak dapat dibenarkan.
Rahmat juga menegaskan bahwa Partai Gerindra memiliki komitmen mendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam upaya pemberantasan korupsi dan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih. Karena itu, ia menilai setiap tindakan yang mengatasnamakan partai untuk kepentingan pribadi harus dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan yang berlaku.
Selain itu, Rahmat menyampaikan apresiasi kepada insan pers yang terus mengawal pelaksanaan program P3TGAI sebagai bagian dari pengawasan terhadap penggunaan anggaran negara. Menurutnya, program tersebut bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sehingga harus dilaksanakan secara transparan dan akuntabel.
Menutup keterangannya, Rahmat menyatakan akan membawa persoalan tersebut ke Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gerindra untuk ditindaklanjuti. Ia berharap dugaan pencatutan nama partai dapat diusut secara tuntas agar tidak mencederai marwah Partai Gerindra maupun mengganggu kepercayaan masyarakat terhadap program-program pemerintah.
Boim
