Biak Numfor, penanews.net _ Papua. Sejumlah wartawan dan wartawati di Kabupaten Biak Numfor mendesak pengurus Forum Wartawan Indonesia Reformasi (FWIR) untuk bersikap transparan. Mereka menuntut Ketua FWIR Muhsidin, Sekretaris Viona, dan Bendahara Rony membuka sumber serta besaran anggaran yang digunakan dalam kegiatan Focus Group Discussion (FGD) di Swiss-Belhotel Cendrawasih Biak.
Kekecewaan ini mencuat pasca- pelaksanaan acara yang berlangsung pada Selasa, 7 April 2026. Kegiatan tersebut memadukan FGD bertema “Melindungi Wartawan Dari Sanksi Hukum Pidana UU ITE dan KUHP Baru” dengan agenda Halalbihalal Hari Raya Idulfitri 1447 H dalam rangka Syukuran Hari Pers Nasional (HPN) Tahun 2026 tingkat Kabupaten Biak Numfor.
Acara formal tersebut dihadiri oleh berbagai pihak penting, termasuk Kepala Kejaksaan Negeri Biak Numfor yang diwakili oleh Kasubsi I Intelijen, T. Riski Maulana, S.H.Namun, keberhasilan acara tersebut kini dibayangi oleh isu miring di internal organisasi. Pengurus inti FWIR dinilai sangat tertutup dan tidak melibatkan anggota dalam pengelolaan keuangan.
“Kami menyayangkan sikap pengurus. Wartawan setiap hari menulis berita menuntut transparansi dan keterbukaan informasi publik dari instansi lain, tetapi ironisnya, sesama wartawan yang tergabung dalam wadah FWIR sendiri justru tidak ada keterbukaan,” cetus salah satu wartawan Biak yang menjadi anggota forum tersebut.
Saat dikonfirmasi mengenai tudingan tersebut, Ketua, Sekretaris, dan Bendahara FWIR enggan menyebutkan secara rinci mengenai sumber dana maupun donatur, serta besaran anggaran yang disumbangkan kepada FWIR untuk melaksanakan kegiatan FGD tersebut. Ketiga pengurus inti ini berdalih bahwa pihak donatur atau penyandang dana tidak ingin identitasnya dipublikasikan.
Alasan tersebut dinilai janggal oleh para anggota. Pasalnya, keterbukaan itu tidak hanya ditutupi dari publik, melainkan juga dirahasiakan rapat-rapat dari internal anggota FWIR sendiri. Pengurus bertiga tetap enggan menyebutkan nama pendana maupun besaran nominal uang yang diterima organisasi.
Sikap tertutup ini memicu mosi tidak percaya. Kondisi tersebut membuat para wartawan yang tergabung sebagai anggota merasa kecewa dan dimanfaatkan demi kepentingan segelintir pengurus.
“Hal ini membuat kami merasa hanya dijadikan alat atau bahan pelengkap saja untuk memenuhi kebutuhan ketiga pengurus FWIR tersebut,” tambah sumber wartawan lokal tersebut.
Kekecewaan anggota semakin memuncak setelah diketahui bahwa seluruh anggota secara sepihak dikeluarkan dari grup komunikasi WhatsApp yang dibuat oleh Sekretaris FWIR.Dampaknya, para jurnalis Biak Numfor meminta Pemerintah Daerah bersikap tegas terhadap aktivitas eksternal organisasi tersebut untuk mengantisipasi penyalahgunaan nama lembaga.
“Karena tidak adanya transparansi dari pengurus FWIR dan kami semua telah dikeluarkan dari grup oleh sekretaris, maka seluruh anggota meminta kepada Bupati Biak Numfor, Wakil Bupati, dan Sekda agar tidak menanggapi atau mencairkan proposal apa pun yang dibuat mengatasnamakan FWIR,” tegasnya.
(FN/Red)
