Kepulauan Yapen Papua, penanews.net— Ironi pahit harus ditelan mentah-mentah oleh para pahlawan olahraga Kabupaten Kepulauan Yapen. Setelah berjuang habis-habisan menembus keterbatasan dan berhasil membawa pulang 34 medali dalam ajang bergengsi Kejuaraan Daerah (Kejurda) Atletik Piala Gubernur Papua, apresiasi yang mereka terima dari pemerintah daerah (Pemkab) dinilai sangat tidak manusiawi.
Bagaimana tidak, kontingen Kabupaten Kepulauan Yapen yang sukses menyabet peringkat ke-4 dengan koleksi fantastis 9 medali emas, 14 medali perak, dan 11 medali perunggu, dikabarkan hanya diberi “uang lelah” sebesar Rp300.000 per atlet. Nilai yang dianggap sangat timpang jika dibandingkan dengan keringat, air mata, serta waktu latihan yang telah mereka korbankan demi mengharumkan nama
Kabar ini langsung memicu gelombang kekecewaan mendalam di kalangan para atlet dan ofisial. Berdasarkan informasi yang dihimpun awak media saat menemui salah satu atlet berprestasi di seputaran Alun-Alun Kota Serui pada Jumat, 26 Juni 2026, pukul 16.00 WIT, raut kekecewaan mendalam tidak bisa disembunyikan.
“Kami bertanding membawa nama daerah, bukan nama pribadi. Masuk posisi 4 besar di tingkat provinsi dengan puluhan medali itu bukan perkara mudah. Tapi saat pulang, penghargaan yang diberikan bahkan tidak cukup untuk membeli sepatu lari yang layak atau sekadar mengganti biaya suplemen selama latihan,” ketus atlet peraih medali tersebut, Inisial A, yang meminta identitasnya dirahasiakan demi alasan keamanan karier olahraganya.
Jumlah Rp300.000 ini dinilai sebagai tamparan keras bagi pembinaan atlet di daerah. Padahal, prestasi mereka di Stadion Mandala Jayapura tersebut sempat menjadi buah bibir dan kebanggaan masyarakat Yapen.
Kekecewaan tidak hanya berhenti di tingkat atlet. Gelombang protes keras kini mulai disuarakan oleh para orang tua atlet yang menyaksikan langsung perjuangan anak-anak mereka dari nol. Masih di lokasi dan waktu yang sama, di tengah hiruk-pikuk sore hari di Alun-Alun Kota Serui (26/06/2026, pukul 16.00 WIT), seorang orang tua atlet turut menumpahkan kekesalannya.
“Sebagai orang tua, saya menangis melihat perlakuan pemkab. Anak kami latihan pagi-malam, sendi-sendinya cedera, biaya makan dan gizi sebagian kami tanggung sendiri pakai uang dapur. Begitu pulang bawa medali emas, cuma dikasih tiga ratus ribu rupiah! Anak kami ini aset daerah, bukan buruh murahan,” ujar Inisial YM, salah satu perwakilan orang tua atlet dengan nada bergetar menahan amarah.
YM menegaskan bahwa penggunaan inisial ini mutlak dilakukan demi melindungi keselamatan dan masa depan anaknya. “Saya terpaksa bicara pakai inisial karena kami takut anak kami nanti dicoret dari daftar atlet, diintimidasi, atau dipersulit pemkab untuk ikut kompetisi berikutnya. Tapi kebenaran ini harus disuarakan,” tambahnya sembari menyeka air mata.
Sontak, kabar miring ini memicu kritik pedas dari berbagai pengamat olahraga dan lapisan masyarakat. Banyak pihak mempertanyakan komitmen Pemkab Kepulauan Yapen dalam mendukung sektor olahraga dan kepemudaan.
Anggaran daerah yang seharusnya dialokasikan secara proporsional untuk bonus prestasi, dipertanyakan transparansi dan keberpihakannya. Kasus mini-bonus ini dikhawatirkan akan memicu efek domino yang buruk, mulai dari risiko eksodus atau hengkangnya atlet-atlet potensial Yapen ke kabupaten lain yang menawarkan jaminan kesejahteraan lebih profesional, matinya regenerasi dan minat generasi muda untuk menjadi atlet, hingga anjloknya motivasi serta pudarnya semangat juang atlet lokal di ajang-ajang olahraga mendatang.
Demi keberimbangan berita, awak media telah berupaya keras melakukan konfirmasi secara langsung ke kantor pemerintah daerah, namun Bupati tidak pernah berada di tempat. Tidak berhenti di situ, upaya konfirmasi resmi juga telah dikirimkan via pesan singkat WhatsApp tertanggal 2 Juli 2026, namun hingga berita ini ditayangkan, sama sekali tidak ada tanggapan maupun jawaban dari Bupati Arisoy. Sikap bungkam dari orang nomor satu di Kepulauan Yapen ini kian memperpanjang tanda tanya publik.
Kekecewaan mendalam ini akhirnya menyulut api perlawanan yang lebih besar. Tidak lagi sekadar menuntut kelayakan bonus, para atlet bersama orang tua kini mendesak Aparat Penegak Hukum (APH), baik Jaksa maupun Unit Tipidkor Polres Kepulauan Yapen, untuk segera turun tangan.
Mereka secara terbuka meminta dilakukan audit investigatif menyeluruh dan pemeriksaan tajam terhadap Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) serta instansi terkait atas dugaan kuat adanya penyelewengan dana anggaran bonus atlet yang dinilai sarat akan praktik korupsi.
Masyarakat kini berdiri bersama para atlet, menolak diam melihat hak-hak anak bangsa diduga kuat “disunat” oleh oknum pejabat yang tidak bertanggung jawab. Jika tetesan keringat dan darah para juara yang mengharumkan nama daerah hanya dihargai Rp300 ribu, maka ke mana perginya kucuran dana APBD yang seharusnya dialokasikan secara sah untuk pembinaan olahraga di bumi Yapen? Pintu gerbang hukum kini telah diketuk, dan publik menunggu keberanian APH baik kepolisian maupun kejaksaan untuk mengusut tuntas, membongkar borok, serta menyeret oknum di balik skandal mini-bonus yang memalukan ini hingga ke akar-akarnya!
(Fian).
